Rencana Gubernur NTT soal TN Komodo, Batasi Akses Masuk hingga Naikkan Tarif Kapal

KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengungkapkan keresahannya terkait Taman Nasional (TN) Komodo di Manggarai Barat.

Menurutnya, keberadaan Taman Nasional Komodo hanya menguntungkan pemerintah pusat saja. Masyarakat di NTT dan sekitar taman nasional tak begitu merasakan keuntungannya.

Kondisi tersebut dianggap tidak adil oleh Viktor. Selain itu, gubernur NTT juga menyoroti tentang kebersihan di Kota Kupang dan Labuan Bajo.

Berikut sejumlah pernyataan menarik dari gubernur NTT tentang kondisi Taman Nasional Komodo, Kota Kupang, dan Labuan Bajo. 

1. TN Komodo tak beri banyak keuntungan untuk NTT

Dokumen Humas Pemprov NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, saat memberikan sambutan pada kegiatan Sekolah Perdamaian dengan agenda Mengunjungi Situs Agama Lokal dan Mondial di Aula Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW), Kupang, Kamis (18/10/2018), kemarin

Menurut gubernur NTT, peranan pemerintah pusat terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat terlalu besar.

Dampaknya, masyarakat sekitar tidak mendapat keuntungan penuh dari keberadaan satwa langka komodo tersebut.

"Itu dikelola oleh pemerintah pusat, lalu NTT tidak kebagian apa-apa. Ada yang kebagian karena wisatawan nginap di Labuan Bajo, tapi itu tidak seberapa. Kalau hanya itu saja, anak saya yang tamat SD pun bisa," kata Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pernyataan tersebut dilontarkan saat acara dialog bersama Civitas Akademika dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Daratan Timor, Alor, dan Rote Ndao 2018.

"Di Labuan Bajo kita punya binatang langka, di saat dinosaurus dibuat menjadi film, kita malah punya komodo kecil-kecil yang mirip dinosaurus. Tetapi, sampai saat ini, tidak ada manfaat untuk NTT. Kita tidak dapat apa-apa," kata Viktor.

Baca Juga: Seorang Warga Ciptakan Aplikasi Lengkap tentang Labuan Bajo

2. Batasi akses masuk Taman Nasional Komodo

KOMPAS.com/SILVITA AGMASARI Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Melihat ketimpangan terkait Taman Nasional Komodo tersebut, gubernur NTT akan mengusulkan pembatasan akses masuk ke taman.

Hingga saat ini, menurut Viktor, semua orang bisa memasuki taman dari arah manapun.

"Sesuatu yang unik ini tidak lagi punya harga, sehingga ke depan, saya akan bicara dengan pemerintah pusat untuk kita tutup. Kita akan buat syarat, kalau masuk ke situ minimal harus bayar 500 dollar Amerika," kata gubernur NTT di Hotel Aston Kupang, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Gubernur NTT: Kita Punya Komodo, tapi Kita Tidak Dapat Apa-apa

3. Tarif kapal dinaikkan 

KOMPAS.COM/MARKUS MAKUR Wisatawan bersama dengan staf Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Pink Beach, Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Flores, NTT, Rabu (10/5/2017).

Gubernur NTT juga berencana mengusulkan kenaikan tarif bagi para pengunjung taman, khususnya pengunjung yang masuk dengan kapal.

Jika kapal yang masuk ke area Taman Nasional Komodo, maka harus membayar 50.000 dollar AS, kata Viktor.

Untuk melihat hewan langka komodo para pengunjung tidak bisa seenaknya. Hanya mereka yang mampu dan mau membayar.

"Ini tempat langka, sehingga hanya khusus bagi mereka yang cukup uang saja. Yang tidak cukup uang tidak usah datang karena tempat ini khusus buat orang yang luar biasa," tutupnya.

Baca Juga: Gubernur NTT Ingin Pengunjung yang Masuk Taman Nasional Komodo Bayar Mahal

4. Gubernur NTT: Kota Kupang dan Labuan Bajo, kota terkotor

KOMPAS.com /Sigiranus Marutho Bere Tarian perang Woleka, saat menyambut kedatangan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTTJosef Nae Soi

Selain menyampaikan tentang TN Komodo, gubernur NTT juga mengungkapkan bahwa Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT dan Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggari Barat, sebagai kota terkotor.

Viktor menyebut, dua kota sama sekali buka kota yang memiliki ciri khas bersih, terang, dan rapi.

"Khusus Kota Kupang, sampah berserakkan di hampir seluruh ruas jalan utama, terutama sampah plastik. Sedangkan Labuan Bajo itu, sampai lautnya bau akibat banyaknya sampah," kata Viktor di acara dialog bersama Civitas Akademika dan Pimpinan Perguruan Tinggi Sedaratan Timor, Alor, dan Rote Ndao 2018, di Hotel Aston Kupang, Rabu (21/11/2018).

Menurut Viktor, kondisi itu terjadi karena belum ada kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya.

Dengan kondisi itu, lanjut Viktor, tentu menjadi tanggung jawab pemimpin mulai dari gubernur, wali kota, bupati, dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: Gubernur Viktor Sebut Kota Kupang dan Labuan Bajo Terkotor di NTT

Sumber: KOMPAS.com (Sigiranus Marutho Bere)