Kerumunan Warga di Pembukaan MTQ XXIX Jawa Timur Menuai Protes

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kerumunan warga pada malam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Jawa Timur ke-XXIX di depan kantor Bakorwil Pamekasan, Rabu (3/11/2021) menuai sorotan masyarakat.

Pasalnya, warga yang menonton secara langsung di lokasi tidak menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah warga berjubel untuk menyaksikan acara yang sempat ditunda beberapa kali karena pandemi.

Bahkan, akses jalan menuju lokasi pembukaan MTQ sampai ditutup dari berbagai arah. Seluruh kendaraan warga dilarang melintas.

Hanya kendaraan pejabat yang boleh masuk lokasi acara. Warga datang berduyun-duyun berjalan kaki.

Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (LekRa) Madura Ahmad Fauzi menjelaskan, pelaksanaan MTQ Jawa Timur ke-XXIX sejatinya tak masalah. Para peserta telah melalui tahapan screening dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Namun, kehadiran ribuan penonton pada malam pembukaan menjadi contoh buruk kegiatan pemerintah di tengah pandemi.

"Penonton yang datang sudah tak ada yang jaga jarak, bahkan banyak yang tidak pakai masker. Ini contoh buruk kegiatan pemerintah," ujar Ahmad Fauzi saat dikonfirmasi, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Bupati Pamekasan Bubarkan Vaksinasi dengan Cara Penyekatan Jalan, Sempat Didesak Ormas

Fauzi menambahkan, pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Satgas Covid-19 seharusnya melarang warga datang secara langsung ke lokasi pembukaan MTQ. Apalagi, panitia telah menyiarkan secara langsung acara itu di beberapa platform media sosial.

Larangan itu, kata Ahmad, sebagai bentuk kepatuhan pemerintah terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Namun, kenyataannya ditemukan banyak pelanggaran dalam acara yang dibuat pemerintah itu.

"Pemerintah memberi contoh bagaimana melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19. Maka masyarakat akan mudah melanggar dengan alasan pemerintah juga melakukannya," imbuhnya.

Menurut Fauzi, penyelenggaraan MTQ dengan tatap muka di Pamekasan tidak layak secara aturan. Hal itu disebabkan masih rendahnya vaksinasi Covid-19 di Pamekasan, belum mencapai 22 persen.

Vaksinasi yang masih rendah menjadi alasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Pamekasan ditunda oleh Bupati.

"MTQ bebas digelar meskipun pesertanya dari berbagai daerah, sementara Pilkades ditunda karena vaksinasi rendah. Ini logika apa yang dipakai pemerintah," ungkapnya.