Polemik Posisi Sekda Papua, Pengamat: Yang Punya Kewenangan Melantik Itu Kemendagri

Sebelumnya, pada Senin (1/3/2021), Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua, di Jayapura.

Tak lama setelah itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy menjadi Sekda Definitif Papua di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159/TPA/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Jalan panjang pelantikan sekda definitif

Terakhir kali jabatan Sekda definitif di Pemprov Papua dipegang Herry Dosinaen pada 7 April 2020.

Saat itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melantik Ridwan Rumasukun sebagai Pj Sekda Papua dengan tugas utama melakukan pemilihan pejabat definitif Sekda.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19, 13 Kepala Daerah di Jatim Positif Corona, 4 di Antaranya Berpulang

Seleksi Sekda Papua akhirnya diikuti oleh lima orang, yaitu Juliana Waromi, Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, Dance Yulian Flassy, dan Basiran.

Pada 10 Juli 2021, calon Sekda Papua mengerucut menjadi tiga orang, yaitu Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, dan Dance Yulian Flassy.

Ketiga nama tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Penilaian Akhir yang didalamnya terdiri dari Wakil Presiden, Setkam, Mensesneg, Menpan-RB, Kepala BIN dan Kepala BKN.

Pada 23 September 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159/TPA/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan memilih Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua.

Namun keputusan itu kemudian menjadi polemik karena muncul pro dan kontra terkait hal tersebut.

Lalu, enam bulan setelah Keppres terbit, Dance Yulian akhirnya dilantik menjadi Sekda Papua definitif.

Sementara Doren Wakerkwa yang sebelumnya menjabat Asisten I Setda Papua sejak 25 September 2020, juga diangkat sebagai Pj Sekda Papua.