Pakaian Dinas Pj Walkot Ambon Disebut Capai Rp 400 Juta, Diskominfo: Tidak Benar

KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Ronald H Lekransy membantah kabar yang menyebut bahwa harga pakaian dinas Penjabat (Pj) Wali Kota (Walkot) Ambon mencapai Rp 400 juta per pasang.

"Tidak benar. Meski memang benar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berkewajiban memfasilitasi penjabat daerah untuk mendapatkan pakaian dinas," tutur Lekransy melalui siaran persnya, Minggu (16/6/2024).

Dia mejelaskan, undang-undang (UU) yang ada menjamin fasilitas untuk kepala daerah, mulai dari gaji dan tunjangan, biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas, hingga biaya operasional.

"Pemkot Ambon sudah melakukan semua tahapan usulan program atau kegiatan dan anggaran secara prosedural," ungkapnya.

Baca juga: 50 Persen Kebutuhan Listrik di Ambon Dipasok dari Pembangkit Apung PLN IP

Inisiatif tersebut dilakukan melalui pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun berjalan.

"Artinya, usulan anggaran sudah melalui verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah," ujar Lekransy.

Pihaknya juga sudah berulang kali menyampaikan klarifikasi terkait anggaran pakaian dinas Pj Walkot kepada publik. Ia mengimbau berbagai pihak untuk tidak membuat opini di luar fakta yang sebenarnya.

Terlebih, untuk memanfaatkan anggaran pemerintah, terdapat berbagai tahapan pemeriksaan normatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemkot Ambon disebutnya telah melalui tahapan ini.

Baca juga: Geruduk Kantor DPRD Ambon, Pedagang Pasar Mardika Minta Setop Pembongkaran Lapak

Lekransy melanjutkan, kepala daerah merupakan representasi atau citra dari pemerintah. Oleh karena itu, penampilan Walkot Ambon di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan.

Untuk mendapatkan penampilan seperti itu, kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu diperhatikan. Hal ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap anggaran yang disediakan.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak benar pakaian dinas yang diadakan untuk pejabat kepala daerah Ambon 2023 senilai Rp 400 juta untuk satu pasang," tegasnya.

Lekransy berharap, penjelasan tersebut dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak salah tafsir terhadap pemanfaatan anggaran dimaksud.

Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah menaruh perhatian bagi penyelenggaraan pemerintahan di Ambon.

Baca juga: Video Viral 2 Siswi SMP di Ambon Dicabuli 3 Temannya di Kuburan, Korban Menangis Kesakitan Sambil Bilang Akan Lapor Mama

“Dengan demikian, semua pihak dapat bersinergi membangun Ambon lebih baik,” ujar Lekransy.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Ambon Herman Tetelepta menjelaskan bahwa terdapat dua item belanja khusus untuk anggaran Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah.