Percepat Penanganan Karhutla, Pj Gubernur Sumsel Gelar Sosialisasi hingga Siapkan Alokasi Anggaran

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.

"Untuk penanganan agar tidak terjadi lagi karhutla, banyak sekali yang dilakukan. Pertama, sosialisasi. Kedua, penegakan hukum pemadaman api dan macam-macam, termasuk kami siapkan alokasi anggaran," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Karhutla di Auditorium Graha Bina Praja, Kota Palembang, Sumsel, Kamis (5/10/2023).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, pihaknya juga akan melakukan inventarisasi semua kebutuhan dan permasalahan dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

Baca juga: Pemkot Tangsel Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, Ini Fungsinya

“Masing-masing Satgas, baik dari Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri) maupun stakeholder lainnya telah memaparkan sejumlah hal yang sudah dilakukan, termasuk langkah-langkah ke depannya,” imbuh Fatoni.

Adapun untuk metode penanganan karhutla, ia menjelaskan, pihaknya akan tetap menggunakan cara atau langkah yang telah dilakukan selama ini.

Selain langkah tersebut, Fatoni menegaskan, pihaknya akan melakukan penambahan sejumlah teknologi.

"Penambahan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga diusulkan penambahan termasuk water bombing. Kemudian, kami juga akan melakukan penggeseran anggaran di pemerintah daerah (pemda)," ucapnya.

Baca juga: Kabut Asap Karhutla Selimuti Bangka Tengah, Jalan sampai Ditutup

Selain jajarannya, Fatoni pun meminta pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu percepatan penanganan karhutla.

Kontribusi tersebut, salah satunya seperti menambah pembuatan embung, kanal, dan lainnya.

"Soal anggarannya, kami hitung dulu kemudian kami carikan sumbernya, baik dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota maupun dari pihak swasta. Untuk pendanaan dapat dilakukan pemda melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT)," jelas Fatoni.

Ia mengungkapkan, hal lain yang tak kalah penting dilakukan untuk mempercepat penanganan Karhutla di Sumsel adalah tetap melakukan sosialisasi secara masif, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga ke tingkat desa.

Baca juga: UMKM Hadapi Persoalan Hukum? Pakai Aplikasi Ini untuk Dapat Pendampingan

"Perlu juga penegakan hukum dengan mengaktifkan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Polri, kejaksaan, dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," ujar Fatoni.

Empat titik prioritas penanganan karhutla

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK Sigit Reliantoro mengatakan, terdapat empat titik prioritas penanganan karhutla.

Pertama, PT Waringin Agro Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kedua, area Suaka Margasatwa Padang Sugihan.