Percepat Penanganan Karhutla, Pj Gubernur Sumsel Gelar Sosialisasi hingga Siapkan Alokasi Anggaran

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.

"Untuk penanganan agar tidak terjadi lagi karhutla, banyak sekali yang dilakukan. Pertama, sosialisasi. Kedua, penegakan hukum pemadaman api dan macam-macam, termasuk kami siapkan alokasi anggaran," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Karhutla di Auditorium Graha Bina Praja, Kota Palembang, Sumsel, Kamis (5/10/2023).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, pihaknya juga akan melakukan inventarisasi semua kebutuhan dan permasalahan dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

“Masing-masing Satgas, baik dari Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri) maupun stakeholder lainnya telah memaparkan sejumlah hal yang sudah dilakukan, termasuk langkah-langkah ke depannya,” imbuh Fatoni.

Adapun untuk metode penanganan karhutla, ia menjelaskan, pihaknya akan tetap menggunakan cara atau langkah yang telah dilakukan selama ini.

Selain langkah tersebut, Fatoni menegaskan, pihaknya akan melakukan penambahan sejumlah teknologi.

"Penambahan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga diusulkan penambahan termasuk water bombing. Kemudian, kami juga akan melakukan penggeseran anggaran di pemerintah daerah (pemda)," ucapnya.

Selain jajarannya, Fatoni pun meminta pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu percepatan penanganan karhutla.

Kontribusi tersebut, salah satunya seperti menambah pembuatan embung, kanal, dan lainnya.

"Soal anggarannya, kami hitung dulu kemudian kami carikan sumbernya, baik dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota maupun dari pihak swasta. Untuk pendanaan dapat dilakukan pemda melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT)," jelas Fatoni.

Ia mengungkapkan, hal lain yang tak kalah penting dilakukan untuk mempercepat penanganan Karhutla di Sumsel adalah tetap melakukan sosialisasi secara masif, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga ke tingkat desa.

"Perlu juga penegakan hukum dengan mengaktifkan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Polri, kejaksaan, dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," ujar Fatoni.

Empat titik prioritas penanganan karhutla

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK Sigit Reliantoro mengatakan, terdapat empat titik prioritas penanganan karhutla.

Pertama, PT Waringin Agro Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kedua, area Suaka Margasatwa Padang Sugihan.

Ketiga, ruas jalan tol Palembang-Kayuagung, tol Indralaya-Prabumulih dan Jalan Lintas Timur Sumatera. Keempat, area PT Banyu Kahuripan Indonesia Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

Senada dengan Fatoni dalam penanganan Karhutla, Panglima Kodam (Pangdam) II/Sriwijaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Yanuar Adil mengungkapkan, pihaknya siap menerjunkan sebanyak tiga satuan setingkat kompi (SSK) dengan total 350 personel.

“El Nino diperkirakan dapat terjadi hingga November mendatang. Hal ini tentu butuh atensi khusus karena masih akan berlangsung satu bulan ke depan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam rakor tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Sumsel Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi (Pol) A Rachmad Wibowo.

Hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Sarjono Turin, Komandan Korem (Danrem) 044 Garuda Dempo Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI M Naudi Nurdika, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) SMH Palembang, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palembang, bupati dan wali kota se-Sumsel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Pimpinan Perusahaan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Sumsel.