Massa Tuntut Mundur hingga Berujung Ricuh, Pj Bupati Buton: Kinerja Diawasi Kemendagri

BUTON, KOMPAS.com – Kericuhan mewarnai saat sekelompok pemuda Forum Bela Negara melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/7/2023).

Para pemuda ini menuntut agar Penjabat Bupati Buton, Basiran agar mundur dari jabatannya.

“Meminta Mendagri agar segera menarik Basiran dan tidak memperpanjang lagi masa jabatannya sebagai Pj Bupati Buton,” kata Koordinator Lapangan Forum Bela Negara, La Atiri, Kamis sore.

Baca juga: Pj Bupati Mimika Sebut Rombongan Wapres Sudah Tiba di Timika

Sebelumnya sekitar pukul 13.00 Wita, massa dari Forum Bela Negara melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas Bupati Buton yang berada di Kecamatan Pasarwajo.

Massa kemudian membakar puluhan ban bekas yang dibawanya di beberapa titik di jalan raya.

Terlihat puluhan anggota Polres Buton dan Brimob Batauga melakukan penjagaan di depan rumah dinas.

Kericuhan terjadi saat seorang pengunjuk rasa mengayunkan pagar rumah dinas dan hendak merobohkannya, namun aksi tersebut kemudian dicegah aparat keamanan.

Aksi dorong pun tak terelakkan antara massa dan aparat keamanan. Namun aksi segera berhenti saat massa agak mundur.

Tak berapa lama kemudian, seorang pengunjuk rasa mencoba memanjat pagar rumah dinas, namun dicegah oleh aparat keamanan.

Baca juga: Pj Bupati Jayapura Pakai Moto Hapus Air Mata untuk Menghadapi Tantangan Memajukan Daerah

Sehingga memancing massa untuk mendekat kearah petugas kepolisian. Hal membuat Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen mengimbau massa untuk tidak mengambil tindakan provokasi, sehingga massa mundur dan melakukan orasi di depan rumah dinas bupati.

Menurut La Atiri, pejabat Bupati Buton, Basiran, dinilai mempunyai berbagai macam kebijakan yang kontroversial dan menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Kabupaten Buton.

“Di tahun politik ini mestinya dia mampu bekerja sama dengan pihak forkopimda dengan cara duduk bersama dan beraviliasi agar tercipta kondisi yang kondusif. Kami pandang Basiran tidak menyentuh keinginan masyarakat dari sosial, ekonomi maupun budaya,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sore hari. Aksi tersebut kemudian bubar karena PJ Bupati Buton, Basiran belum pulang ke rumah dinasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Pejabat Bupati Buton, Basiran, saat dikonfirmasi tidak mempersoalkan aksi unjukrasa yang dilakukan sekelompok pemuda tersebut karena dijamin oleh undang-undang.

“Silakan demo. Kalau itu (tuntutan penolakan sebagai bupati) tergantung kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintah akan menilai kinerja kalau kinerja sudah dinilai tentu kita tidak perlu mencari pembenaran,” kata Basiran.

Baca juga: Jabat Pj Bupati Maybrat, Bernhard Tegaskan Dirinya Bertugas Berdasarkan Kasih

Menurut Basiran, kinerjanya selalu dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri setiap tiga bulan sekali.

“Tentu sudah punya kriteria kalau itu bukan hal perlu saya pertahankan, karena saya ini bekerja sebagai petugas negara melaksanakan ketentuan peraturan sesuai perundang-undangan,” ujarnya.

Ia megakui selama memimpin Kabupaten Buton banyak perubahan yang dilakukannya dalam kebijkannya.

“Perubahan itu bagaimana mengubah kebiasaan lama dan tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan, memang agak berat melakukan suatu perubahan oleh sebab itu saya patuh dan taat sesuai dengan perundang-undangan,” ucap Basiran.