Ini Alasan 33 Anggota DPRD Sumbar Ajukan Hak Angket soal Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Mahyeldi

Untuk redam kegaduhan

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 33 anggota DPRD Sumatera Barat resmi mengajukan pengusulan hak angket terkait surat sumbangan bertandatangan gubernur Sumbar Mahyeldi.

Pengajuan usulan hak angket itu diserahkan HM Nurnas dari Fraksi Demokrat mewakil 33 anggota DPRD ke Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam sidang Paripurna DPRD, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Panitia Arung Jeram Disebut Minta Sumbangan Saat Gubernur Sumbar Datang, Pokdarwis Padang Tarok: Itu Spontanitas Warga

Sebanyak 33 anggota DPRD Sumbar itu berasal 14 dari Fraksi Gerindra, 10 dari Fraksi Demokrat, 6 dari Fraksi PDIP-PKB dan 3 dari Partai Nasdem.

"Pengusulan ini dikarenakan sedang adanya polemik yang membuat kegaduhan di Sumbar terkait persoalan surat sumbangan bertandatangan gubernur," kata Nurnas kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Anggota Dewan Sudah Peringatkan Gubernur Sumbar dan Bappeda soal Beredarnya Surat Sumbangan Catut Nama Mahyeldi

Wagub Sumbar hormati proses di DPRD

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan usulan 33 anggota DPRD akan dirapatkan dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumbar.

"Kemudian akan kita bahas di paripurna untuk mengambil keputusan apakah hak angket ini kita gunakan atau tidak," kata Supardi.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyebutkan pihaknya menghormati proses yang ada di DPRD Sumbar.

"Kita hormati dan kita ikuti saja prosesnya," kata Audy.

Baca juga: Polemik Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar, KPK Ingatkan Hindari Gratifikasi