Khofifah: 10 Kabupaten di Jatim Sudah Salurkan BLT Dana Desa Rp 3 Miliar untuk 5.006 KPM

Syaratnya, penerima belum mendapatkan BPNT (bantuan sembako), PKH, Pra Kerja, bansos tunai, yang kehilangan mata pencaharian atau penghasilan, belum terdata di DTKS atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kritis.

"Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui musyawarah desa khusus agar benar-benar tepat sasaran, obyektif, transparan, dan yang terpenting tidak dobel-dobel dengan bantuan yang lain," ujar Khofifah.

"Mekanisme ini merupakan satu rangkaian utuh, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Proses inilah yang menjadi salah satu penyebab penyaluran BLT DD relatif lambat, karena memang harus dipastikan semua clear and clean," imbuh dia.

Setiap keluarga penerima BLT DD, lanjut Khofifah, memperoleh bantuan sejumlah Rp 600.000 yang dibayarkan selama tiga bulan, sehingga jumlah yang diterima Rp 1,8 juta.

BLT DD tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadlan dan meringankan beban ekonomi mereka.

"BLT diberikan selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless," kata Khofifah.

Baca juga: Cegah Kejadian Seperti Surabaya, Pemkot Rapid Test Karyawan Sampoerna Malang

Menurut Khofifah, pola penyaluran secara non tunai dilakukan agar jumlah uang yang diterima tepat, sehingga tepat pula manfaatnya.

Yang lebih penting, kata Khofifah, mendorong masyarakat terkoneksi dengan perbankan dan memiliki tabungan.

Khofifah melanjutkan, Pemprov Jatim sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah perbankan dalam penyalurannya, di antaranya Bank Jatim, Bank BNI dan Bank BRI.

Bahkan, di sejumlah kabupaten juga bekerja sama dengan Bank BPR milik daerah.

Untuk diketahui, Jawa Timur mendapatkan alokasi dana desa tahun 2020 sebesar Rp 7,570 triliun dan pagu maksimal untuk BLT DD bisa mencapai Rp 2,285 triliun untuk 1.265.845 keluarga miskin terdampak Covid-19 di 7.724 desa.