Khofifah: 10 Kabupaten di Jatim Sudah Salurkan BLT Dana Desa Rp 3 Miliar untuk 5.006 KPM

SURABAYA, KOMPAS.com - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) senilai Rp 3 Miliar telah digelontorkan kepada 5.006 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Timur.

Penyaluran bantuan sosial tersebut dilaksanakan sejak akhir April 2020 dan merupakan pencairan dana desa pertama di Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, BLT DD ini merupakan bantuan sosial (bansos) yang pertama kali diterima oleh keluarga terdampak Covid-19, mendahului realisasi bantuan sembako, Pra Kerja dan bansos tunai lain.

Adapun penerima BLT DD mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Baca juga: Khofifah Sediakan Kolam Ikan Lele untuk Pemulihan Psikososial Warga yang Dikarantina karena Covid-19

"Dana desa ini uangnya sudah ada di desa sehingga diharapkan pemerintah desa bisa segera menyalurkan BLT DD kepada keluarga miskin yang terdampak Covid-19, yang belum mendapatkan bantuan sembako, PKH, Pra Kerja dan bansos tunai dari Kemensos," kata Khofifah, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).

Berdasarkan data dari Dinas PMD Jatim, sudah sepuluh daerah telah mulai menyalurkan BLT DD di 50 Desa untuk 5.006 KPM senilai Rp 3.003.600.000.

Sepuluh kabupaten tersebut adalah Jombang, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Pamekasan.

Jumlah penyaluran BLT ini akan terus meningkat, karena banyak desa yang minggu ini menyelesaikan musyawarah desa khusus untuk realokasi dana desa dan penetapan sasaran penerima BLT DD akibat Covid 19.

"Sehingga ditargetkan minggu kedua Mei, semua desa sudah dapat menyalurkan BLT DD bulan pertama dari 3 bulan yang direncanakan," kata Khofifah.

Khofifah menuturkan, sesuai dengan Permendesa No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk BLT yang besarnya maksimal 35 persen dari pagu alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi keluarga miskin terdampak Covid-19.

Syaratnya, penerima belum mendapatkan BPNT (bantuan sembako), PKH, Pra Kerja, bansos tunai, yang kehilangan mata pencaharian atau penghasilan, belum terdata di DTKS atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kritis.

"Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui musyawarah desa khusus agar benar-benar tepat sasaran, obyektif, transparan, dan yang terpenting tidak dobel-dobel dengan bantuan yang lain," ujar Khofifah.

"Mekanisme ini merupakan satu rangkaian utuh, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Proses inilah yang menjadi salah satu penyebab penyaluran BLT DD relatif lambat, karena memang harus dipastikan semua clear and clean," imbuh dia.

Setiap keluarga penerima BLT DD, lanjut Khofifah, memperoleh bantuan sejumlah Rp 600.000 yang dibayarkan selama tiga bulan, sehingga jumlah yang diterima Rp 1,8 juta.

BLT DD tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadlan dan meringankan beban ekonomi mereka.

"BLT diberikan selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless," kata Khofifah.

Baca juga: Cegah Kejadian Seperti Surabaya, Pemkot Rapid Test Karyawan Sampoerna Malang

Menurut Khofifah, pola penyaluran secara non tunai dilakukan agar jumlah uang yang diterima tepat, sehingga tepat pula manfaatnya.

Yang lebih penting, kata Khofifah, mendorong masyarakat terkoneksi dengan perbankan dan memiliki tabungan.

Khofifah melanjutkan, Pemprov Jatim sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah perbankan dalam penyalurannya, di antaranya Bank Jatim, Bank BNI dan Bank BRI.

Bahkan, di sejumlah kabupaten juga bekerja sama dengan Bank BPR milik daerah.

Untuk diketahui, Jawa Timur mendapatkan alokasi dana desa tahun 2020 sebesar Rp 7,570 triliun dan pagu maksimal untuk BLT DD bisa mencapai Rp 2,285 triliun untuk 1.265.845 keluarga miskin terdampak Covid-19 di 7.724 desa.