Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/03/2020, 06:07 WIB
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya tidak akan membuka peta digital untuk mengetahui sebaran virus corona di Jawa Timur.

Keputusan tersebut diambil agar tidak menimbulkan kecemasan dan kepanikan di masyarakat

Menurutnya peta digital tersebut hanya diketahui Satgas penanganan Covid-19 Jawa Timur dan Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Re-emerging (Pinere) RSU dr Soetomo Surabaya.

"Peta digital penyebaran Covid-19 tidak untuk di-publish, agar tidak menimbulkan kecemasan," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Pemprov Jatim Miliki Peta Sebaran Covid-19, tapi Tak Akan Dibuka ke Publik

Peta tersebut untuk melacak riwayat kontak pasien yang berstatus positif virus corona.

"Pasien kontak dengan siapa, di titik mana, dan kapan waktunya akan tergambar jelas di peta digital," ujar Khofifah.

Padahal ada enam pasien positif Covid-9 dirawat di Surabaya. Sementara satu pasien positif meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar pada 14 Maret 2020.

Sementara hingga Rabu siang, jumlah pasien dalam pengawasan ada 11 orang.

Menurut Khofifah, dengan peta digital, petugas medis dapat dengan cepat melakukan penanganan pada orang yang kontak dengan pasien positif.

Baca juga: Pemprov Jatim Buka Posko Layanan Informasi Virus Corona 24 Jam di Grahadi

Dianggap tak transparan

Ilustrasi virus coronaShutterstock Ilustrasi virus corona
Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Timur Imadoeddin mendesak Khofifah untuk bersikap transaparan mengenai peta persebaran Covid-19

Ia menyebut hal tersebut penting agar masyarakat waspada dan lebih siap saat melakukan antisipasi.

Apalagi beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah mengeluarkan peta sebaran corona yang bisa diakses oleh publik.

Baca juga: Kepala Daerah di Jatim Diimbau Tutup Hiburan Malam untuk Cegah Corona

"Jadi, berkaitan dengan merahasiakan sebuah informasi, Ibu Gubernur mestinya mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar. Jadi, dengan membuka sebaran informasi berkaitan dengan Covid-19 itu, dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar, mestinya itu disebarkan," kata Imadoeddin, saat dikonfirmasi, Kamis (19/3/2020).

Menurut Imadoeddin, wabah corona menyangkut hajat hidup orang banyak dan dapat mengancam jiwa banyak orang. Apalagi, WHO telah menetapkannya sebagai pandemik global.

Baca juga: Antisipasi, Pemprov Jatim Tambah 120 Ruang Isolasi Pasien Corona

"Wabah corona ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, sudah mengancam orang banyak dan berkaitan dengan ketertiban umum juga. Jadi, hal itu menjadi kewajiban badan publik untuk mengumumkan secara serta merta, tidak boleh ditunda, secara terus menerus, dengan cara yang mudah, dan bisa dijangkau oleh masyarakat," kata dia.

Saat ini KIP telah meminta Pemprov Jatim mempublikasian setiap perkembangan informasi terkait corona di Jawa Timut.

"Termasuk mengonter ketika ada informasi yang sifatnya tidak benar atau informasi hoaks sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan informasi itu," imbuh dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Achmad Faizal | Editor: David Oliver Purba, Robertus Belarminus)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.