Sidang Hak Angket Ungkap Perseteruan Nurdin Abdullah dengan Andi Sudirman di Pemprov Sulsel

Kompas.com - 09/07/2019, 15:40 WIB

MAKASSAR,  KOMPAS.com - Terungkap dualisme kepemimpinan antara Gubernur Nurdin Abdullah dengan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Pemerintah Provinsi Sulsel dalam sidang angket yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (9/7/2019).

Dualisme kepemimpinan itu terungkap saat pemeriksaan Sekretaris Daerah Abdul Hayat oleh tim hak angket DPRD Sulsel yang digelar di lantai 8 menara DPRD Sulsel.

Dualisme kepemimpinan itu dimaksudkan dua pejabat itu sering berseteru dalam pengambilan keputusan.

Dalam sidang angket itu, masing-masing anggota mengajukan pertanyaan kepada Abdul Hayat.

Baca juga: Gubernur Sulsel: Tidak Ada Persiapan Khusus Hadapi Angket, Saya Enak Tidur Kok

 

Kemudian dipertegas oleh ketua pansus hak angket, Kadir Halid yang mempertanyakan soal pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya (SK) ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Kemudian SK pelantikan 193 pejabat dibatalkan oleh Gubernur Suksel, Nurdin Abdullah.

“Jadi ada dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel?,” tanya Kadir Halid.

“Kira-kira begitu pak Ketua,” jawab Abdul Hayat.

Abdul Hayat pun mengungkapkannya dengan gamblang persoalan SK tersebut yang dia ketahui.

Baca juga: DPRD Sulsel Resmi Ajukan Hak Angket untuk Gubernur Nurdin

 

Menurut dia, Andi Sudirman Sulaiman tidak berkoordinasi dengan Nurdin Abdullah selaku Gubernur untuk SK pelantikan 193 pejabat dilingkup Pemprov Sulsel.

“Kalau saya sebagai Gubernur, saya panggil Wagub bahwa ini salah. Biasa ada perbedaan pengambilan keputusan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi selalu mentoknya ke Sekda untuk menyelesaikannya,” ungkap Abdul Hayat.

Sempat dipanggil Mendagri

Abdul Hayat menilai, Gubernur Sulsel tidak mandiri dalam mengambil kebijakan dan keputusan.

Sehingga, kata Abdul Hayat, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pernah dipanggil oleh Mendagri di Jakarta.

Demikian pula dengan KPK pernah menyarankan agar mencabut SK yang telah diterbitkan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan.

“Gubernur dan Wagub telah dipanggil Mendagri di Jakarta. Setelah mereka menghadap, Gubernur dan Wakil Gubernur diminta mencabut SK tersebut. Ada juga saran dari KPK untuk mencabut, maka SK itu juga akhirnya dicabut,” katanya.

Baca juga: Sulsel Disebut Zona Rawan KPK, Ini Tanggapan Gubernur Nurdin Abdullah

Saat ditanya soal SK tersebut, Abdul Hayat mengaku tidak pernah melihat SK tersebut.

Disela-sela sidang hak angket, Abdul Hayat mendapat foto SK dari stafnya dan mengungkapkan jika ada beberapa lembaran yang hanya diketik biasa.

“Saya baru dapat foto SK itu dari staf, memang ada beda. Ada beberapa lembaran yang tidak diketik pakai komputer,” bebernya. 

Sidang hak angket DPRD Sulsel

Sebelumnya telah diberitakan, hasil sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019), sangat mengejutkan.

Penggunaan hak angket untuk pemerintahan gubernur Sulsel Nurdin Abdullah beserta wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman, resmi diloloskan.

Ada lima poin landasan hak angket yang dibacakan fraksi pengusul hak angket yang diwakili oleh Kadir Halid.

Baca juga: Anggota DPRD Sulsel Dapat Pakaian Dinas Setara LV, Hermes, Gucci, dan Giorgio Armani

 

Lima poin itu berisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Nurdin Abdullah yang disebut melanggar aturan.

Poin pertama ialah pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Poin kedua ialah manajemen pengangkatan PNS yang dinilai tidak profesional.

Poin ketiga adalah dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu.

Poin keempat adalah pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama tidak adanya klarifikasi terlebih dahulu.

Baca juga: Akhirnya, Gubernur Sulsel Segera Lantik 193 Pejabat yang Sempat Ditunda

 

Adapun poin kelima ialah pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih minim.

Hal itu terlihat dari hasil rapat kerja komisi DPRD Sulsel dengan OPD, mitra kerja dalam rangka evaluasi APDB 2019 tirwulan I.

Sidang paripurna ini diikuti 64 dari 85 anggota DPRD Sulsel. Hanya Fraksi PDI-P yang tidak muncul dalam forum sidang paripurna ini dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.