Sidang Hak Angket Ungkap Perseteruan Nurdin Abdullah dengan Andi Sudirman di Pemprov Sulsel

Kompas.com - 09/07/2019, 15:40 WIB
Sidang hak angket digelar di gedung DPRD Sulsel dengan menghadirkan terperiksa, Sekretaris Daerah, Abdul Hayat, Selasa (9/7/2019). HENDRA CIPTOSidang hak angket digelar di gedung DPRD Sulsel dengan menghadirkan terperiksa, Sekretaris Daerah, Abdul Hayat, Selasa (9/7/2019).

MAKASSAR,  KOMPAS.com - Terungkap dualisme kepemimpinan antara Gubernur Nurdin Abdullah dengan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Pemerintah Provinsi Sulsel dalam sidang angket yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (9/7/2019).

Dualisme kepemimpinan itu terungkap saat pemeriksaan Sekretaris Daerah Abdul Hayat oleh tim hak angket DPRD Sulsel yang digelar di lantai 8 menara DPRD Sulsel.

Dualisme kepemimpinan itu dimaksudkan dua pejabat itu sering berseteru dalam pengambilan keputusan.

Dalam sidang angket itu, masing-masing anggota mengajukan pertanyaan kepada Abdul Hayat.

Baca juga: Gubernur Sulsel: Tidak Ada Persiapan Khusus Hadapi Angket, Saya Enak Tidur Kok

 

Kemudian dipertegas oleh ketua pansus hak angket, Kadir Halid yang mempertanyakan soal pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya (SK) ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Kemudian SK pelantikan 193 pejabat dibatalkan oleh Gubernur Suksel, Nurdin Abdullah.

“Jadi ada dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel?,” tanya Kadir Halid.

“Kira-kira begitu pak Ketua,” jawab Abdul Hayat.

Abdul Hayat pun mengungkapkannya dengan gamblang persoalan SK tersebut yang dia ketahui.

Baca juga: DPRD Sulsel Resmi Ajukan Hak Angket untuk Gubernur Nurdin

 

Menurut dia, Andi Sudirman Sulaiman tidak berkoordinasi dengan Nurdin Abdullah selaku Gubernur untuk SK pelantikan 193 pejabat dilingkup Pemprov Sulsel.

“Kalau saya sebagai Gubernur, saya panggil Wagub bahwa ini salah. Biasa ada perbedaan pengambilan keputusan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi selalu mentoknya ke Sekda untuk menyelesaikannya,” ungkap Abdul Hayat.

Sempat dipanggil Mendagri

Abdul Hayat menilai, Gubernur Sulsel tidak mandiri dalam mengambil kebijakan dan keputusan.

Sehingga, kata Abdul Hayat, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pernah dipanggil oleh Mendagri di Jakarta.

Demikian pula dengan KPK pernah menyarankan agar mencabut SK yang telah diterbitkan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan.

“Gubernur dan Wagub telah dipanggil Mendagri di Jakarta. Setelah mereka menghadap, Gubernur dan Wakil Gubernur diminta mencabut SK tersebut. Ada juga saran dari KPK untuk mencabut, maka SK itu juga akhirnya dicabut,” katanya.

Baca juga: Sulsel Disebut Zona Rawan KPK, Ini Tanggapan Gubernur Nurdin Abdullah

Saat ditanya soal SK tersebut, Abdul Hayat mengaku tidak pernah melihat SK tersebut.

Disela-sela sidang hak angket, Abdul Hayat mendapat foto SK dari stafnya dan mengungkapkan jika ada beberapa lembaran yang hanya diketik biasa.

“Saya baru dapat foto SK itu dari staf, memang ada beda. Ada beberapa lembaran yang tidak diketik pakai komputer,” bebernya. 

Sidang hak angket DPRD Sulsel

Sebelumnya telah diberitakan, hasil sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019), sangat mengejutkan.

Penggunaan hak angket untuk pemerintahan gubernur Sulsel Nurdin Abdullah beserta wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman, resmi diloloskan.

Ada lima poin landasan hak angket yang dibacakan fraksi pengusul hak angket yang diwakili oleh Kadir Halid.

Baca juga: Anggota DPRD Sulsel Dapat Pakaian Dinas Setara LV, Hermes, Gucci, dan Giorgio Armani

 

Lima poin itu berisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Nurdin Abdullah yang disebut melanggar aturan.

Poin pertama ialah pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Poin kedua ialah manajemen pengangkatan PNS yang dinilai tidak profesional.

Poin ketiga adalah dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu.

Poin keempat adalah pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama tidak adanya klarifikasi terlebih dahulu.

Baca juga: Akhirnya, Gubernur Sulsel Segera Lantik 193 Pejabat yang Sempat Ditunda

 

Adapun poin kelima ialah pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih minim.

Hal itu terlihat dari hasil rapat kerja komisi DPRD Sulsel dengan OPD, mitra kerja dalam rangka evaluasi APDB 2019 tirwulan I.

Sidang paripurna ini diikuti 64 dari 85 anggota DPRD Sulsel. Hanya Fraksi PDI-P yang tidak muncul dalam forum sidang paripurna ini dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Terima Dicekik Saat Berhubungan Badan, Wanita Ini Pukul Pasangan Selingkuhnya hingga Tewas

Tak Terima Dicekik Saat Berhubungan Badan, Wanita Ini Pukul Pasangan Selingkuhnya hingga Tewas

Regional
Ditangkap Usai Mengamuk Bawa Pisau di Polres Jember, Pria ODGJ Ditolak Keluarga, Ini Alasannya

Ditangkap Usai Mengamuk Bawa Pisau di Polres Jember, Pria ODGJ Ditolak Keluarga, Ini Alasannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 15 Agustus 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 15 Agustus 2020

Regional
3 Pelajar Positif Covid-19, Kota Serang Tetap Buka Sekolah pada 18 Agustus

3 Pelajar Positif Covid-19, Kota Serang Tetap Buka Sekolah pada 18 Agustus

Regional
HUT ke-70 Jateng, Ganjar: Pandemi Jadi Momentum Kita untuk Bangkit!

HUT ke-70 Jateng, Ganjar: Pandemi Jadi Momentum Kita untuk Bangkit!

Regional
Dapat Internet Gratis, Siswa Kurang Mampu Belajar di Markas Brimob

Dapat Internet Gratis, Siswa Kurang Mampu Belajar di Markas Brimob

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 15 Agustus 2020

Regional
Kisah Hadi, Perutnya Membesar sejak Usia 1 Tahun hingga Sulit Berjalan

Kisah Hadi, Perutnya Membesar sejak Usia 1 Tahun hingga Sulit Berjalan

Regional
'Pak, Tempat Kami Ada Sekolah Tatap Muka Diam-diam...'

"Pak, Tempat Kami Ada Sekolah Tatap Muka Diam-diam..."

Regional
'Memang Saya Putra Ibu Risma, kalau Direkomendasikan, Saya Akan Berdiri Sendiri'

"Memang Saya Putra Ibu Risma, kalau Direkomendasikan, Saya Akan Berdiri Sendiri"

Regional
Siap Maju di Pilkada Surabaya, Putra Sulung Yakin Dapat Restu Risma

Siap Maju di Pilkada Surabaya, Putra Sulung Yakin Dapat Restu Risma

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 15 Agustus 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 15 Agustus 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 15 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 15 Agustus 2020

Regional
6 Guru Positif Covid-19 di Padang Panjang, Belajar Tatap Muka di 3 SMP Dihentikan

6 Guru Positif Covid-19 di Padang Panjang, Belajar Tatap Muka di 3 SMP Dihentikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X