Sidang Hak Angket Ungkap Perseteruan Nurdin Abdullah dengan Andi Sudirman di Pemprov Sulsel

Kompas.com - 09/07/2019, 15:40 WIB
Sidang hak angket digelar di gedung DPRD Sulsel dengan menghadirkan terperiksa, Sekretaris Daerah, Abdul Hayat, Selasa (9/7/2019). HENDRA CIPTOSidang hak angket digelar di gedung DPRD Sulsel dengan menghadirkan terperiksa, Sekretaris Daerah, Abdul Hayat, Selasa (9/7/2019).

MAKASSAR,  KOMPAS.com - Terungkap dualisme kepemimpinan antara Gubernur Nurdin Abdullah dengan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Pemerintah Provinsi Sulsel dalam sidang angket yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (9/7/2019).

Dualisme kepemimpinan itu terungkap saat pemeriksaan Sekretaris Daerah Abdul Hayat oleh tim hak angket DPRD Sulsel yang digelar di lantai 8 menara DPRD Sulsel.

Dualisme kepemimpinan itu dimaksudkan dua pejabat itu sering berseteru dalam pengambilan keputusan.

Dalam sidang angket itu, masing-masing anggota mengajukan pertanyaan kepada Abdul Hayat.

Baca juga: Gubernur Sulsel: Tidak Ada Persiapan Khusus Hadapi Angket, Saya Enak Tidur Kok

Kemudian dipertegas oleh ketua pansus hak angket, Kadir Halid yang mempertanyakan soal pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya (SK) ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Kemudian SK pelantikan 193 pejabat dibatalkan oleh Gubernur Suksel, Nurdin Abdullah.

“Jadi ada dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel?,” tanya Kadir Halid.

“Kira-kira begitu pak Ketua,” jawab Abdul Hayat.

Abdul Hayat pun mengungkapkannya dengan gamblang persoalan SK tersebut yang dia ketahui.

Baca juga: DPRD Sulsel Resmi Ajukan Hak Angket untuk Gubernur Nurdin

Menurut dia, Andi Sudirman Sulaiman tidak berkoordinasi dengan Nurdin Abdullah selaku Gubernur untuk SK pelantikan 193 pejabat dilingkup Pemprov Sulsel.

“Kalau saya sebagai Gubernur, saya panggil Wagub bahwa ini salah. Biasa ada perbedaan pengambilan keputusan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi selalu mentoknya ke Sekda untuk menyelesaikannya,” ungkap Abdul Hayat.

Sempat dipanggil Mendagri

Abdul Hayat menilai, Gubernur Sulsel tidak mandiri dalam mengambil kebijakan dan keputusan.

Sehingga, kata Abdul Hayat, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pernah dipanggil oleh Mendagri di Jakarta.

Demikian pula dengan KPK pernah menyarankan agar mencabut SK yang telah diterbitkan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan.

“Gubernur dan Wagub telah dipanggil Mendagri di Jakarta. Setelah mereka menghadap, Gubernur dan Wakil Gubernur diminta mencabut SK tersebut. Ada juga saran dari KPK untuk mencabut, maka SK itu juga akhirnya dicabut,” katanya.

Baca juga: Sulsel Disebut Zona Rawan KPK, Ini Tanggapan Gubernur Nurdin Abdullah

Saat ditanya soal SK tersebut, Abdul Hayat mengaku tidak pernah melihat SK tersebut.

Disela-sela sidang hak angket, Abdul Hayat mendapat foto SK dari stafnya dan mengungkapkan jika ada beberapa lembaran yang hanya diketik biasa.

“Saya baru dapat foto SK itu dari staf, memang ada beda. Ada beberapa lembaran yang tidak diketik pakai komputer,” bebernya. 

Sidang hak angket DPRD Sulsel

Sebelumnya telah diberitakan, hasil sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019), sangat mengejutkan.

Penggunaan hak angket untuk pemerintahan gubernur Sulsel Nurdin Abdullah beserta wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman, resmi diloloskan.

Ada lima poin landasan hak angket yang dibacakan fraksi pengusul hak angket yang diwakili oleh Kadir Halid.

Baca juga: Anggota DPRD Sulsel Dapat Pakaian Dinas Setara LV, Hermes, Gucci, dan Giorgio Armani

Lima poin itu berisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Nurdin Abdullah yang disebut melanggar aturan.

Poin pertama ialah pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Poin kedua ialah manajemen pengangkatan PNS yang dinilai tidak profesional.

Poin ketiga adalah dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu.

Poin keempat adalah pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama tidak adanya klarifikasi terlebih dahulu.

Baca juga: Akhirnya, Gubernur Sulsel Segera Lantik 193 Pejabat yang Sempat Ditunda

Adapun poin kelima ialah pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih minim.

Hal itu terlihat dari hasil rapat kerja komisi DPRD Sulsel dengan OPD, mitra kerja dalam rangka evaluasi APDB 2019 tirwulan I.

Sidang paripurna ini diikuti 64 dari 85 anggota DPRD Sulsel. Hanya Fraksi PDI-P yang tidak muncul dalam forum sidang paripurna ini dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Regional
Gempa Magnitudo 7,1, Turis di Manado Sempat Panik

Gempa Magnitudo 7,1, Turis di Manado Sempat Panik

Regional
7 Hal Penting Kasus 'Pembubaran' Piodalan, 9 Tahun Urus Izin hingga Polisi: Tak Ada Pembubaran

7 Hal Penting Kasus "Pembubaran" Piodalan, 9 Tahun Urus Izin hingga Polisi: Tak Ada Pembubaran

Regional
Kecelakaan Maut, Polisi Tetapkan Sopir Bus PO Sinar Jaya Tersangka

Kecelakaan Maut, Polisi Tetapkan Sopir Bus PO Sinar Jaya Tersangka

Regional
Biaya Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Keluarga Mahasiswa Korban Pembacokan Buka Donasi

Biaya Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Keluarga Mahasiswa Korban Pembacokan Buka Donasi

Regional
Wakil Ketua DPRD Jabar: Kolam Renang Pribadi Penting untuk Ridwan Kamil

Wakil Ketua DPRD Jabar: Kolam Renang Pribadi Penting untuk Ridwan Kamil

Regional
Ketika Grup Kasidah dan Paduan Suara Gereja Berkolaborasi di Pesparani Katolik Papua

Ketika Grup Kasidah dan Paduan Suara Gereja Berkolaborasi di Pesparani Katolik Papua

Regional
BMKG: Tercatat 28 Kali Gempa Susulan, Warga Diimbau Waspada Bangunan Retak dan Rusak

BMKG: Tercatat 28 Kali Gempa Susulan, Warga Diimbau Waspada Bangunan Retak dan Rusak

Regional
Warga Ungkap Perilaku Pasutri Terduga Teroris Cianjur sebelum Ditangkap

Warga Ungkap Perilaku Pasutri Terduga Teroris Cianjur sebelum Ditangkap

Regional
28 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Utara Pasca-gempa Magnitudo 7,1

28 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Utara Pasca-gempa Magnitudo 7,1

Regional
Fakta Para Calon Kades Sediakan 'Doorprize' Mobil hingga Umrah, Kalau Kalah Dikembalikan ke Diler

Fakta Para Calon Kades Sediakan "Doorprize" Mobil hingga Umrah, Kalau Kalah Dikembalikan ke Diler

Regional
Fakta Upacara Piodalan di Bantul 'Dibubarkan' Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah

Fakta Upacara Piodalan di Bantul "Dibubarkan" Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah

Regional
Ini Penyebab Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Ini Penyebab Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Regional
4 Fakta Gempa Bumi M 7,1 di Maluku Utara, Tsunami 10 Cm hingga 19 Kali Gempa Susulan

4 Fakta Gempa Bumi M 7,1 di Maluku Utara, Tsunami 10 Cm hingga 19 Kali Gempa Susulan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Calon Kades Sediakan 'Doorprize' Mobil | Acara Piodalan 'Dibubarkan' Warga

[POPULER NUSANTARA] Calon Kades Sediakan "Doorprize" Mobil | Acara Piodalan "Dibubarkan" Warga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X