Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Profesor Marzuki mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Menurutnya, upaya Pemprov Sulsel bersama pihak terkait telah berjalan sangat baik dan bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pasalnya, tingkat inflasi provinsi ini jauh lebih rendah dari tingkat nasional.

“Bravo Pemprov Sulsel, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menciptakan stabilitas harga di Sulsel khususnya dan Indonesia umumnya,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/12/2023).

Seperti diketahui, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel pada Jumat (1/12/2023), mencatat tingkat inflasi provinsi ini sebesar 2,79 persen secara year-on-year (yoy) pada November 2023.

Baca juga: Cabai Jadi Pendorong Inflasi, BPS: Faktor El Nino dan Distribusi

Sementara itu, tingkat inflasi di Sulsel pada November 2023 sampai Oktober 2023 tercatat sebesar 0,16 persen. Data ini memberikan gambaran bahwa inflasi di provinsi tersebut mengalami penurunan.

Capaian tersebut juga mengungkapkan bahwa angka inflasi di Sulsel lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional.

Pada November 2023, tingkat inflasi Sulsel sebesar 2,79 persen secara yoy, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen. Angka inflasi ini mencatatkan rekor sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir di Indonesia.

Baca juga: Maumere Alami Inflasi 0,18 Persen pada November 2023

Peran aktif Pj Gubernur Sulsel

Dalam kesempatan tersebut, Marzuki mengungkapkan bahwa sejumlah capaian Pemprov Sulsel dalam pengendalian inflasi tak lepas dari peran Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Ia mengatakan bahwa salah satu fokus Pj Gubernur Bahtiar adalah melakukan pemantauan secara rutin terhadap harga dan stok kebutuhan pokok di pasar-pasar. Langkah ini termasuk dalam implementasi gerakan pangan murah yang telah diinisiasi oleh Pemprov Sulsel.

Dengan berbagai upaya tersebut, kata Marzuki, Pemprov Sulsel berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat, termasuk TPID Award 2023.

Baca juga: Penempatan Rohingya di Aceh Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat

“Ini menandakan bahwa Pemprov Sulsel mampu mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah disepakati bersama dengan pihak terkait di lembaga TPID,” imbuhnya.

Hal tersebut, lanjut Marzuki, memungkinkan setiap pihak untuk menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Dengan intensitas pemantauan harga dan stok yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sulsel beserta jajaran TPID Sulsel, kata dia, harga-harga dan ketersediaan stok komoditas kebutuhan utama masyarakat dapat terkendali.

“Hal ini termasuk adanya penerapan kebijakan harga pangan murah untuk kelompok masyarakat yang rentan terpapar dampak kenaikan harga atau inflasi dari komoditas kebutuhan pokok mereka,” ujar Marzuki.

Baca juga: Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pemkot Semarang Keluarkan SE Buruh Diberi Upah di Atas UMK

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Ni'matullah mengakui bahwa pencapaian tersebut dianggap cukup baik.

Meskipun demikian, dia menekankan Pemprov Sulsel tidak boleh merasa puas dengan hasil tersebut.

"Tetap diperlukan upaya yang konsisten dan semakin luas jangkauannya. Sekaligus, itu indikasi bahwa bila pemerintah daerah (pemda) ada kemauan dan program yang jelas, pasti akan ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat," imbuhnya.