DPRD Bali: Pelindo III Tak Pernah Membuka Rencana Induk Pelabuhan Benoa ke Publik

DENPASAR, KOMPAS.com - Polemik kerusakan lingkungan yang disebabkan proyek reklamasi untuk penataan Pelabuhan Benoa terus bergulir.

Setelah Gubernur Bali I Wayan Koster meminta Pelindo III menghentikan proyek, giliran anggora DPRD Bali dari Fraksi PDI-P Anak Agung Adi Ardhana angkat bicara.

Menurut dia, Pelindo III tidak transparan dan tidak terbuka kepada DPRD Bali dan publik.

Baca juga: Gubernur Bali Minta Pelindo III Stop Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Sebab, Pelindo III tidak pernah secara terbuka menyampaikan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Benoa.

Bahkan, setelah setahun menunggu, DPRD Bali tak juga mendapat dokumen yang pernah dijanjikan Pelindo III.

"Saat RDP antara DPRD Bali Komisi I dan II dengan Pelindo pada 28 September 2018, sudah sempat disampaikan komitmen terkait tidak akan adanya industri pariwisata di RIP. Dan oleh karenanya, kami saat itu meminta detail RIP yang hingga saat ini tidak dikirimkan oleh pihak Pelindo," ujar Ardhana, Rabu (11/9/2019).

Sementara, di sisi lain, reklamasi di Pelabuhan Benoa terus berjalan. Alat berat terus beroperasi menguruk lahan di areal pelabuhan.

Baca juga: Ditangkap Atas Kasus Penipuan Izin Pelabuhan Benoa, Caleg Gerindra Seret Nama Putra Eks Gubernur Bali

Bahkan, di depan Restoran Akame, terlihat hutan bakau mengering. Di antara pohon bakau yang mengering, terlihat potongan-potongan kayu seperti ditebang secara sengaja.

Karena itu, Ardana meminta agar Pelindo III membuka diri kepada publik mengenai apa yang sedang mereka rencanakan di pelabuhan.

"Kami minta Pelindo III segera sampaikan RIP ke DPRD Bali," ucap Ardhana.