Tersangkut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Fiktif Kantor Kecamatan, Kadis PUPR Tanah Bumbu Ditetapkan Tersangka

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu, Hernadi Wibisono sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lahan fiktif Kantor Kecamatan Simpang Empat.

Hernadi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan penyelidikan dan penyidikan sejak akhir tahun 2023.

Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Fadli mengatakan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kantor Kecamatan Simpang Empat sudah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Namun, oleh Hernadi dibeli kembali dengan menerbitkan sporadik baru atau surat keterangan penguasaan fisik tanah.

Baca juga: Gibran Minta Maaf soal Bagi-bagi Buku Bergambar Jan Ethes

"Pembelian tanah ini dilakukan secara fiktif, tanah ini sudah ada bukti kepemilikan dari Pemkab Tanah Bumbu sendiri, tapi dibeli kembali dengan memunculkan sporadik yang baru," ujar Fadli, kepada wartawan, Kamis (13/6/2024).

Karena perbuatan Hernadi, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 4,8 miliar.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 32 saksi. Termasuk Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar beberapa waktu lalu.

"Termasuk pejabat di PUPR dan pejabat tinggi di Pemkab Tanah Bumbu," ungkap Fadli.

Penetapan Hernadi sebagai tersangka, kata Fadli, dikuatkan dari hasil gelar perkara yang melibatkan ahli dari bidang agraria, auditor dan ahli pidana.

Selain penetapan tersangka, penyidik juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, seperti sporadik baru dan uang tunai Rp 1 miliar.

"Uang ini disita dari para penerima aliran dana ada beberapa orang penerima aliran dana dari Tanah Bumbu, termasuk pembuat data sporadik. Kemudian, kami sita sebagai barang bukti," ujar dia.

Baca juga: Kenalan dari Medsos, Gadis di Banjarmasin Dibawa Kabur dan Dicabuli

Saat ditanya apakah ada kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi di Kabupaten Tanah Bumbu, Fadli belum bisa memastikan karena pihaknya masih terus melakukan pendalaman.

"Nanti kami informasikan lagi apabila ada perkembangan. Sementara satu tersangka," pungkas dia.

Karena perbuatannya, Hernadi dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.