Pilkada Salatiga Rawan Politik Uang, Gerindra Sebut Elektabilitas Tinggi Tak Jaminan Terpilih

SALATIGA, KOMPAS.com - Pilkada Kota Salatiga 2024 dinilai akan rawan politik uang atau money politic. Sebab, cakupan wilayah yang tak luas dengan jumlah warga yang sedikit bakal jadi rebutan para kandidat. 

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Salatiga Yuliyanto menilai bahwa kondisi tersebut merupakan kenyataan politik. Sehingga, popularitas calon bisa dikalahkan dengan politik uang. 

"Bagi saya, itu kenyataan politik hari ini. Kandidat yang unggul dalam hasil survei, bisa 'disapu' dengan money politic. Sehingga pengawasan harus ditingkatkan," ujarnya Selasa (18/6/2024) di kantor DPC Partai Gerindra usai penyembelihan hewan kurban.

Baca juga: Soal Pilkada Solo, Gusti Bhre: Masih Fokus Pura Mangkunegaran

"Pilkada Salatiga rawan politik uang karena luas wilayahnya kecil. Karena itu, elektabilitas tinggi dalam hasil survei tidak jaminan terpilih," ungkapnya.

Menurut Yuliyanto, hasil survei tidak akan menjadi indikator pemilih dalam menentukan pilihan.

"Pilihan bisa berubah sewaktu-waktu, apalagi pemilih yang menjadi sasaran money politic," kata Wali Kota Salatiga dua periode tersebut.

"Terus terang saja, kita tidak memungkiri bahwa Pilkada Salatiga rawan politik uang. Jadi hasil survei popularitas dan elektabilitas tidak berpengaruh pada pemilih," ujarnya.

Meski begitu, hasil survei bisa dijadikan indikator atau parameter pasangan calon untuk menentukan strategi

"Itu akan bermanfaat jika digunakan untuk pemilihan kepala daerah dalam lingkup yang lebih luas, seperti pemilihan gubernur atau presiden. Tapi kalau di Salatiga tidak signifikan karena dengan luas hanya empat kecamatan, dalam satu hari pun peta politik bisa berubah," tegasnya.

Saat ini, DPC Partai Gerindra Kota Salatiga memperpanjang waktu pendaftaran dan pengembalian formulir bakal calon wali kota-wakil wali kota. Semula, pendaftaran ditutup pada 8 Juni 2024, namun kini berubah menjadi 8 Juli 2024.

"Ini hasil komunikasi dengan DPD Gerindra Jawa Tengah, diperpanjang karena memberi kesempatan lebih luas untuk calon pendaftar. Sampai saat ini sudah ada 12 nama yang mendaftar dan mengembalikan formulir," kata Yuliyanto.