Gubernur Herman Deru: Sumsel Duduki Posisi Ketiga Provinsi Angka Stunting Terendah

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumsel telah mengalokasikan anggaran belanja hibah pemilu dan pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan total ratusan miliar pada 2023-2024.

Oleh karena itu, BPKP Sumsel bersama KPU dan Bawaslu Sumsel melakukan identifikasi risiko untuk mengantisipasi terjadi permasalahan seperti kecurangan anggaran.

Lebih lanjut, BPKP akan melaksanakan pengawasan internal melalui Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda Tahun 2023 sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintah dalam pengawalan akuntabilitas perencanaan keuangan dan pembangunan.

Kegiatan tersebut ditujukkan untuk membantu setiap kepala daerah di Sumsel untuk merencanakan dan menganggarkan RPJMD secara lebih efektif.

Baca juga: Fokus Optimalkan Penanganan Stunting di Sumsel, Gubernur Herman Deru: Kita Tidak Boleh Lalai

"Manajemen pemerintahan yang input oriented harus berubah menjadi result oriented. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat mengukur potensi capaian, efektivitas, dan efisiensi di tiap sektor serta memberi rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran pemda," jelas Herman.

Adapun acara pengukuhan Kepala BPKP Sumsel dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Anita Noeringhati, Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang (Lanud SMH Palembang) Sigit Gatot Prasetyo, perwakilan Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya Fredian Prabawa, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Erni Zunilah, serta sejumlah bupati dan wali kota di Sumsel.