Mengenai hal ini, Irsam memastikan warga sudah seringkali diberi pijakan agar tak tinggal diam kalau mengalami kendala. Misalnya, jika merasa kesusahan bayar iuran mandiri atau terkena PHK akibat pandemi Covid-19.
Warga telah diminta segera lapor ke pengurus RT/RW agar jangan sampai tidak terkaver JKN lagi.
Dalam situasi ini, kata dia, para ketua RT/RW telah dipersilakan oleh Pemkot Solo untuk memberikan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat pengajuan warga menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota.
Irsam ingin semua warga ikut terdaftar JKN agar bisa hidup lebih tenang seperti dirinya. Jika sakit, warga jadi tak perlu lagi memikirkan biaya berobat.
Dia sendiri awalnya adalah peserta JKN mandiri kelas 1. Karena usaha kuliner dan konveksinya terdampak pandemi, Irsam memutuskan turun kelas perawatan jadi kelas 3 pada pertengahan 2020.
“Sesulit apapun kondisinya, sebaiknya jangan sampai kita tak punya KIS. Ini adalah investasi kesehatan," pesan dia.
Ketua RW 008 Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Sriyanto (56) juga bersyukur hampir 100 persen warganya sudah terdaftar JKN.
Dia berterima kasih kepada para pengurus RT, Posyandu, PKK, hingga Karang Taruna yang telah terlibat aktif dalam mengupayakan kepesertaan JKN di RW 008.
“Pas rapat saya sering bilang ke teman-teman pengurus, cari tahu siapa saja yang belum punya JKN atau status kepesertaannya tak aktif lagi, data mereka, lalu bantu cari solusinya,” jelas Sriyanto.
Selain karena dorongan pribadi, dia mengaku sering menyosialisasikan program JKN ke warga karena ketua RT/RW pernah menerima arahan dari Pemkot.
Dia mendukung tekad Pemkot yang ingin menjadikan semua warga Solo tercakup dalam layanan jaminan kesehatan tersebut.
Kota Solo sudah sejak Juli 2018 meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan. Persentase kepesertaan JKN warga saat itu mencapai 95,54 persen.
Setelah itu, angkanya naik turun, tapi tak pernah kurang dari 90 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo Siti Wahyuningsih bersyukur per 1 Agustus 2022, terdata ada 96,48 persen atau 558.531 warga yang sudah terdaftar JKN. Persentasenya kembali memenuhi standar UHC 95 persen.
Dia optimistis ke depan angkanya masih bisa naik dan menyentuh target 100 persen warga terkaver JKN.