Solo Optimistis Sentuh Target 100 Persen Warga "Ter-cover" JKN

Yuli pun sangat bersyukur di usianya yang pada Juli lalu menginjak angka 39 tahun, masih diberi kebugaran.

Dia bersemangat ingin terus sehat agar bisa bekerja secara optimal. Ada kebutuhan keluarga yang harus dicukupi.

Di samping itu, Yuli mengejar manfaat lain dari sehat berupa sedekah. Ini menyangkut kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Di mana, ketika bisa tetap sehat dan tak pernah telat membayar iuran JKN, laki-laki yang sehari-hari bekerja menjadi sopir panggilan itu merasa jadi punya kesempatan untuk membantu peserta lain yang sakit.

“Memang tidak banyak yang saya berikan, tetapi rasanya sudah senang bisa ikut berkontribusi untuk kebaikan orang lain,” tutur dia kepada Kompas.com, Jumat (12/8/2022).

Bersama istri dan anaknya, Yuli sudah menjadi peserta JKN segmen mandiri kelas 3 sejak 2014. Dia hanya diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan Rp35.000 per jiwa.

Jika dibandingkan dengan manfaat yang dijamin, Yuli menganggap iuran JKN ini tergolong murah.

Bagaimana tidak, kata dia, ketika mau membayar iuran paling kecil seperti dirinya saja, orang-orang sudah tidak perlu lagi khawatir apabila suatu saat nanti perlu berobat karena sakit.

Ini termasuk jika peserta terkena penyakit berbiaya besar, seperti penyakit jantung atau penyakit ginjal.

Karena merasa JKN punya manfaat begitu besar dan menawarkan prinsip baik gotong-royong, Yuli yang sehari-hari juga menjadi Ketua RW 003 Semanggi, Pasar Kliwon, Solo itu pun tak pernah ragu untuk mengajak warga lain di sekitarnya agar segera ikut mendaftar program tersebut.

Dia bersyukur kini 95 persen lebih warganya telah terkaver BPJS Kesehatan.

“Setelah diberi pengertian, banyak warga yang belum punya Kartu Indonesia Sehat (KIS) akhirnya mulai cari-cari,” tuturnya.

Pengurus RW 006 Kelurahan Semanggi, Irsam (53) juga mengaku sering menyosialisasikan program JKN ke warga.

Menurut dia, pekerjaan rumah (PR) terkait kepesertaan JKN di wilayahnya kini lebih ke upaya mempertahankan capaian yang sudah tinggi.

Mengenai hal ini, Irsam memastikan warga sudah seringkali diberi pijakan agar tak tinggal diam kalau mengalami kendala. Misalnya, jika merasa kesusahan bayar iuran mandiri atau terkena PHK akibat pandemi Covid-19.

Warga telah diminta segera lapor ke pengurus RT/RW agar jangan sampai tidak terkaver JKN lagi.

Dalam situasi ini, kata dia, para ketua RT/RW telah dipersilakan oleh Pemkot Solo untuk memberikan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat pengajuan warga menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota.

Irsam ingin semua warga ikut terdaftar JKN agar bisa hidup lebih tenang seperti dirinya. Jika sakit, warga jadi tak perlu lagi memikirkan biaya berobat.

Dia sendiri awalnya adalah peserta JKN mandiri kelas 1. Karena usaha kuliner dan konveksinya terdampak pandemi, Irsam memutuskan turun kelas perawatan jadi kelas 3 pada pertengahan 2020.

“Sesulit apapun kondisinya, sebaiknya jangan sampai kita tak punya KIS. Ini adalah investasi kesehatan," pesan dia.

Ketua RW 008 Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Sriyanto (56) juga bersyukur hampir 100 persen warganya sudah terdaftar JKN.

Dia berterima kasih kepada para pengurus RT, Posyandu, PKK, hingga Karang Taruna yang telah terlibat aktif dalam mengupayakan kepesertaan JKN di RW 008.

“Pas rapat saya sering bilang ke teman-teman pengurus, cari tahu siapa saja yang belum punya JKN atau status kepesertaannya tak aktif lagi, data mereka, lalu bantu cari solusinya,” jelas Sriyanto.

Selain karena dorongan pribadi, dia mengaku sering menyosialisasikan program JKN ke warga karena ketua RT/RW pernah menerima arahan dari Pemkot.

Dia mendukung tekad Pemkot yang ingin menjadikan semua warga Solo tercakup dalam layanan jaminan kesehatan tersebut.

Kuota JKN PBI APBD tak terbatas

Kota Solo sudah sejak Juli 2018 meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan. Persentase kepesertaan JKN warga saat itu mencapai 95,54 persen.

Setelah itu, angkanya naik turun, tapi tak pernah kurang dari 90 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo Siti Wahyuningsih bersyukur per 1 Agustus 2022, terdata ada 96,48 persen atau 558.531 warga yang sudah terdaftar JKN. Persentasenya kembali memenuhi standar UHC 95 persen.

Dia optimistis ke depan angkanya masih bisa naik dan menyentuh target 100 persen warga terkaver JKN.

Untuk mencapai hal itu, Ning menuturkan, Pemkot salah satunya akan terus membuka kesempatan pengajuan warga menjadi peserta JKN PBI APBD.

“Kami sudah sampaikan ke warga lewat berbagai arah, terlebih di masa pandemi ini. Pokoknya jika merasa tak mampu bayar premi, silakan mengakses JKN PBI APBD. Pasti ada kuota dan diproses,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani, menegaskan pengadaan JKN PBI APBD menjadi wujud nyata negara hadir melindungi warganya.

Pemkot pun telah meminta kepada para camat dan lurah untuk gotong royong dengan ketua RT/RW mendata warga yang tidak terkaver JKN. Warga yang tidak mampu akan didaftarkan Pemkot.

Dia menuturkan Pemkot ingin mempertahankan capaian UHC dengan harapan tak ditemukan lagi masalah dalam pemberian layanan kesehatan kepada setiap warga Solo.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solo, Yessi Kumalasari, mengapresiasi komitmen Pemkot Solo yang ingin terus mempertahan UHC.

Untuk membantu memastikan warga tetap terdaftar JKN, kata dia, BPJS Kesehatan sendiri  telah mengeluarkan program baru bernama Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab).

Rehab akan memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta JKN segmen bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (PU) yang memiliki tunggakan iuran untuk bisa melakukan pembayaran secara bertahap.

"Saya berharap semangat Pemkot, inisiatif warga, dan kepatuhan pelaku usaha di Solo yang luar biasa dalam mendukung program JKN ini bisa dicontoh daerah lain," ucap dia.