Selain alokasi APBN, Edy juga menyoroti dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Sumut yang saat ini hanya Rp 1,8 triliun.
Menurut Edy, Sumut punya sumber penghasilan yang produktif, baik itu dari perkebunan, perdagangan, ekspor dan impor.
Oleh sebab itu, ia juga mengharapkan DBH untuk Sumut dinaikkan dari yang saat ini diterima.
"Dana bagi hasil kalau bisa kita minta 30 persen dari pendapatan misalnya perkebunan, ekspor, impor. Kalau itu dikasih 30 persen, tentu kita bisa menghidupkan 33 kabupaten/kota dan memberikan kesejahteraan rakyat," kata Edy.
Baca juga: Profil Edy Rahmayadi
Pelaksana tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Syafriadi mengatakan, Provinsi Sumut mendapat alokasi APBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp 59,77 triliun dari pemerintah pusat.
Dari jumlah tersebut, di antaranya Rp 19,92 triliun untuk alokasi kementerian/lembaga (K/L) dan Rp 39,85 triliun untuk TKDD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.