Protes soal APBN yang Diterima, Edy Rahmayadi Bandingkan Sumut dengan Aceh

Mantan Pangkostrad itu bahkan membandingkan dana dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diterima Sumut dengan Aceh.

Tahun depan, TKDD Sumut dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 39,85 triliun.

Angka ini bahkan paling besar dibandingkan daerah lain di Sumatera.

Namun, Edy merasa bahwa itu belum sebanding dengan jumlah penduduk Sumut yang mencapai 15 juta jiwa.

Aceh sendiri, menurut Edy, mendapat jatah Rp 32 triliun. Sementara penduduk di Aceh hanya sekitar 5 juta jiwa.

"Karena kalau dibagikan satu-satu uang itu, yang penduduk 5 juta lebih kaya duluan dari kami yang 15 juta penduduknya," kata Edy dalam kegiatan penyerahan DIPA dan TKDD kepada Bupati dan Wali Kota se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (13/12/2021).

Edy mengatakan, dana yang dihasilkan oleh Provinsi Sumut setiap tahun cukup besar, sehingga menurut dia, sepantasnya Sumut juga mendapat alokasi dana yang besar untuk pembangunan.

"Ini saya beritahukan kepada semua yang hadir ini, termasuk Bapak-Bapak TNI dan Polri ini, bahwa Sumut ini bukan kaleng-kaleng, besar uangnya. Kalau hitungan saya sampai Rp 575 triliun," kata Edy.

Edy ingin agar Sumut mendapat alokasi APBN yang lebih besar dari saat ini.

Menurut Edy, alokasi yang ideal dan layak diterima Sumut sebesar Rp 150 triliun setiap tahun.

"Kalau idealnya Sumut dapat Rp 150 triliun dalam satu tahun. Saat ini kita dapat hanya Rp 39 triliun. Itu yang kita persandingkan, mengapa Aceh dapat Rp 32 triliun, karena dia ada dana Otsus, Sumut kan tidak. Sehingga relatif hampir sama, padahal populasinya antara 5 juta dan kita 15 juta," kata dia.

Selain alokasi APBN, Edy juga menyoroti dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Sumut yang saat ini hanya Rp 1,8 triliun.

Menurut Edy, Sumut punya sumber penghasilan yang produktif, baik itu dari perkebunan, perdagangan, ekspor dan impor.

Oleh sebab itu, ia juga mengharapkan DBH untuk Sumut dinaikkan dari yang saat ini diterima.

"Dana bagi hasil kalau bisa kita minta 30 persen dari pendapatan misalnya perkebunan, ekspor, impor. Kalau itu dikasih 30 persen, tentu kita bisa menghidupkan 33 kabupaten/kota dan memberikan kesejahteraan rakyat," kata Edy.

Pelaksana tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Syafriadi mengatakan, Provinsi Sumut mendapat alokasi APBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp 59,77 triliun dari pemerintah pusat.

Dari jumlah tersebut, di antaranya Rp 19,92 triliun untuk alokasi kementerian/lembaga (K/L) dan Rp 39,85 triliun untuk TKDD.