Buntut Video Viral Bupati Alor Marahi 2 Staf Kemensos dan Risma, PDI-P Cabut Dukungan

KUPANG, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.

"Surat pencabutan rekomendasi dan dukungan itu dikeluarkan hari ini dan ditandatangani oleh Sekjen PDI Pak Hasto. Surat itu ditujukan kepada kami," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Enny yang merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Alor menjelaskan, terdapat empat poin penting dalam surat tersebut.

Di antaranya PDIP mencabut rekomendasi dari dukungan kepada bupati dan wakil bupati Alor, pasangan Amon Djobo-Imran Duru. Langkah mencabut dukungan diambil karena bupati bukan kader PDI-P.

Baca juga: Bupati Alor Marah ke 2 Staf Kemensos dan Risma, Sekda: Setelah Itu Bupati Langsung Minta Maaf

Kemudian mencabut surat DPP PDIP Nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, 30 November 2017, perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, menginstruksikan kepada DPC PDI-P Kabupaten Alor untuk segera berkoordinasi dengan seluruh pimpinan dan anggota Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan.

Terakhir, kader yang tak mengindahkan instruksi tersebut akan mendapat sanksi organisasi.

Alasan pencabutan dukungan

Menurut Enny, ada beberapa alasan PDIP mencabut dukungan itu, yakni selama kepemimpinan Amon, ada beberapa tindakan tidak terpuji yang dilakukan Bupati Alor dua periode itu.

Di antaranya, mengusir dua staf Kementerian Sosial dan aparat TNI.

"Tentu dengan keputusan DPP PDIP, kami sebagai pengurus DPC PDI-P Kabupaten Alor akan segera menjalankan," kata Enny.

Sebelumnya, Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah, karena bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor. Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.