Kompas.com - 20/01/2021, 14:10 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasan usai memberikan bantuan di BPSDM Kota Malang, Sabtu (19/9/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasan usai memberikan bantuan di BPSDM Kota Malang, Sabtu (19/9/2020).

JEMBER, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan surat pada Bupati Jember Faida tentang penunjukan Plt Sekda, pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Jember.

Surat itu tertangal 15 Januari 2020 ditandatangani Khofifah.

Surat itu menindaklanjuti laporan dari DPRD Jember pada 30 Desember 2020 tentang kondisi pemerintahan Pemkab Jember.

Selain itu, juga tindaklanjut surat dari Sekda Jember Mirfano terkait adanya pembebasan tugas sementara dari jabatan dan penunjukan pelaksana tugas (Plt).

Baca juga: Dipecat Bupati Faida, Sekda Jember: Itu Cacat Prosedur

Isi dari laporan DPRD Jember dan Sekda Mirfano, pertama terkait tindakan Bupati Faida yang menetapkan keputusan bupati tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III dan IV.

Kemudian menunjuk Plt pada jabatan yang memiliki pejabat definitif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, menunjuk Plt dari eselon IV ke eselon II dari pejabat fungsional, menunjuk pejabatan eselon III menjadi Plt dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penunjukan Plt dengan melanggar sistem merit.

Khofifah menilai, kebijakan yang dilakukan oleh Faida tidak sah. Alasannya, Faida merupakan paslon dalam Pilkada 2020 dan akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021.

Maka, saudara tidak mempunyai kewenangan melakukan pergantian pejabat karena tidak ada izin dari Mendagri,” kata Khofifah, dalam surat tersebut.

Selain itu, Khofifah juga menilai kebijakan Faida memberhentikan Sekda tanpa melalui persetujuan gubernur cacat prosedur.

Oleh karena itu, karena tidak punya kewenangan dan cacat prosedur, maka keputusan bupati Jember tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Apabila terdapat kebijakan dilakukan oleh Plt, maka kebijakan tersebut cacat hukum dan menimbulkan masalah hukum,” tutur dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X