Kata Gubernur Sumsel Soal Omnibus Law: Tadinya Saya Khawatir UMR Hilang, Ternyata Malah Dikuatkan

Kompas.com - 15/10/2020, 18:00 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menemui massa aksi dari Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS) yang berdemo menolak disahkannya omnibus law Cipta kerja, Kamis (15/10/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAGubernur Sumsel Herman Deru saat menemui massa aksi dari Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS) yang berdemo menolak disahkannya omnibus law Cipta kerja, Kamis (15/10/2020).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui langsung ribuan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS), lantaran menolak disahkannya omnibus law UU Cipta kerja.

Menurut Herman, sejak beberapa waktu terakhir ia sedang fokus mendengarkan penjelasan secara langsung baik dari DPR RI hingga Menteri soal banyaknya penolakan omnibus law yang banyak ditolak oleh masyarakat.

Herman menjelaskan, dari 11 klaster yang masuk omnibus law, pemerintah pusat berharap dapat menunjang para pelaku UMKM dan mendongkrak perekonomian masyarakat.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Palembang Blokade Jalan ke DPRD Sumsel

Pesangon hilang adalah bohong

Namun, Herman mengaku lebih terfokus membahas omnibus law yang mengarah bidang ketenagakerjaan. 

"Saya fokus (memahami) perubahan UU yang ketenagakerjaan, tadinya saya khawatir UMR hilang, tapi ternyata malah dikuatkan, upah minumum Provinsi ditetapkan Gubernur," terang Herman saat menemui para demonstran, Kamis (15/10/2020). 

Herman pun mengaku, banyak kabar yang menyebar di Media sosial (Medsos) jika pesangon hilang adalah bohong. Sebab, setiap perusahaan wajib membayarkan uang pesangon.

Baca juga: 7 Anggota Anarko yang Tertangkap Saat Demo di Palembang Diserahkan ke Mabes Polri

Izin kerja TKA asing ternyata berbatas waktu

"Pesangon hilang? Ternyata tidak, perusahaan pelanggar ternyata akan dipidanakan kalau melanggar," katanya. 

Selain itu, soal tenaga kerja asing pun ternyata hanya memiliki batas kerja waktu tertentu. 

"Dan nonkorporasi tidak boleh ada tenaga asing, kalau ada tenaga asing yang masuk (Sumsel) dan ada yang lihat, langsung lapor ke saya sehingga ditindak," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Prabowo: Banyak yang Belum Baca dan Ada Hoaks

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan PMI Gunungkidul Hampir Setiap Hari Makamkan Korban Covid-19

Relawan PMI Gunungkidul Hampir Setiap Hari Makamkan Korban Covid-19

Regional
Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Regional
Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Regional
Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Regional
Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Regional
Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Regional
Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Regional
Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Regional
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Regional
Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Regional
Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Regional
48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

Regional
Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Regional
Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Regional
Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X