Namun, Herman juga menyoroti soal isu cuti melahirkan. Dimana kabar yang beredar menyatakan seorang pekerja diperbolehkan cuti namun gaji tidak dibayarkan.
"Cuti hilang, tidak ada, ternyata tetap ada. Namun, isu yang beredar cuti melahirkan gaji tidak dibayarkan ini yang patut dipertanyakan," kata Herman.
"Untuk itu harapan kita PP yang dilahirkan nanti dapat menerima aspirasi kita, saya siap fasilitasi dan akan saya antar langsung ke Presiden, kalau ada pasal yang mengkhawatirkan kita buka bersama. Saya tidak ingin buruh di Sumsel hidup tidak layak," tegas Herman.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Lapangan GEPBUK SS Aminoto mengatakan, mereka meminta kepada DPRD Sumsel dan Gubernur menyampaikan aspirasi penolakan omnibus law ke pemerintah pusat.
Sebab, dalam UU tersebut, klaster buruh sangat dirugikan.
"Kami meminta pemerintah menerbitkan PERPPU untuk membatalkan omnibus law ini, sebab akan berdampak ke anak cucu kami," kata Aminoto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.