NEWS
Salin Artikel

Kata Gubernur Sumsel Soal Omnibus Law: Tadinya Saya Khawatir UMR Hilang, Ternyata Malah Dikuatkan

Menurut Herman, sejak beberapa waktu terakhir ia sedang fokus mendengarkan penjelasan secara langsung baik dari DPR RI hingga Menteri soal banyaknya penolakan omnibus law yang banyak ditolak oleh masyarakat.

Herman menjelaskan, dari 11 klaster yang masuk omnibus law, pemerintah pusat berharap dapat menunjang para pelaku UMKM dan mendongkrak perekonomian masyarakat.

Pesangon hilang adalah bohong

Namun, Herman mengaku lebih terfokus membahas omnibus law yang mengarah bidang ketenagakerjaan. 

"Saya fokus (memahami) perubahan UU yang ketenagakerjaan, tadinya saya khawatir UMR hilang, tapi ternyata malah dikuatkan, upah minumum Provinsi ditetapkan Gubernur," terang Herman saat menemui para demonstran, Kamis (15/10/2020). 

Herman pun mengaku, banyak kabar yang menyebar di Media sosial (Medsos) jika pesangon hilang adalah bohong. Sebab, setiap perusahaan wajib membayarkan uang pesangon.

Izin kerja TKA asing ternyata berbatas waktu

"Pesangon hilang? Ternyata tidak, perusahaan pelanggar ternyata akan dipidanakan kalau melanggar," katanya. 

Selain itu, soal tenaga kerja asing pun ternyata hanya memiliki batas kerja waktu tertentu. 

"Dan nonkorporasi tidak boleh ada tenaga asing, kalau ada tenaga asing yang masuk (Sumsel) dan ada yang lihat, langsung lapor ke saya sehingga ditindak," ujarnya.


Soroti soal cuti melahirkan tak digaji

Namun, Herman juga menyoroti soal isu cuti melahirkan. Dimana kabar yang beredar menyatakan seorang pekerja diperbolehkan cuti namun gaji tidak dibayarkan.

"Cuti hilang, tidak ada, ternyata tetap ada. Namun, isu yang beredar cuti melahirkan gaji tidak dibayarkan ini yang patut dipertanyakan," kata Herman. 

"Untuk itu harapan kita PP yang dilahirkan nanti dapat menerima aspirasi kita, saya siap fasilitasi dan akan saya antar langsung ke Presiden, kalau ada pasal yang mengkhawatirkan kita buka bersama. Saya tidak ingin buruh di Sumsel hidup tidak layak," tegas Herman.

Buruh merasa dirugikan

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Lapangan GEPBUK SS Aminoto mengatakan, mereka meminta kepada DPRD Sumsel dan Gubernur menyampaikan aspirasi penolakan omnibus law ke pemerintah pusat.

Sebab, dalam UU tersebut, klaster buruh sangat dirugikan. 

"Kami meminta pemerintah menerbitkan PERPPU untuk membatalkan omnibus law ini, sebab akan berdampak ke anak cucu kami," kata Aminoto. 

https://regional.kompas.com/read/2020/10/15/18001341/kata-gubernur-sumsel-soal-omnibus-law-tadinya-saya-khawatir-umr-hilang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Regional
Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Regional
Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Regional
Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Regional
Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.