Kata Gubernur Sumsel Soal Omnibus Law: Tadinya Saya Khawatir UMR Hilang, Ternyata Malah Dikuatkan

Menurut Herman, sejak beberapa waktu terakhir ia sedang fokus mendengarkan penjelasan secara langsung baik dari DPR RI hingga Menteri soal banyaknya penolakan omnibus law yang banyak ditolak oleh masyarakat.

Herman menjelaskan, dari 11 klaster yang masuk omnibus law, pemerintah pusat berharap dapat menunjang para pelaku UMKM dan mendongkrak perekonomian masyarakat.

Pesangon hilang adalah bohong

Namun, Herman mengaku lebih terfokus membahas omnibus law yang mengarah bidang ketenagakerjaan. 

"Saya fokus (memahami) perubahan UU yang ketenagakerjaan, tadinya saya khawatir UMR hilang, tapi ternyata malah dikuatkan, upah minumum Provinsi ditetapkan Gubernur," terang Herman saat menemui para demonstran, Kamis (15/10/2020). 

Herman pun mengaku, banyak kabar yang menyebar di Media sosial (Medsos) jika pesangon hilang adalah bohong. Sebab, setiap perusahaan wajib membayarkan uang pesangon.

Izin kerja TKA asing ternyata berbatas waktu

"Pesangon hilang? Ternyata tidak, perusahaan pelanggar ternyata akan dipidanakan kalau melanggar," katanya. 

Selain itu, soal tenaga kerja asing pun ternyata hanya memiliki batas kerja waktu tertentu. 

"Dan nonkorporasi tidak boleh ada tenaga asing, kalau ada tenaga asing yang masuk (Sumsel) dan ada yang lihat, langsung lapor ke saya sehingga ditindak," ujarnya.

Soroti soal cuti melahirkan tak digaji

Namun, Herman juga menyoroti soal isu cuti melahirkan. Dimana kabar yang beredar menyatakan seorang pekerja diperbolehkan cuti namun gaji tidak dibayarkan.

"Cuti hilang, tidak ada, ternyata tetap ada. Namun, isu yang beredar cuti melahirkan gaji tidak dibayarkan ini yang patut dipertanyakan," kata Herman. 

"Untuk itu harapan kita PP yang dilahirkan nanti dapat menerima aspirasi kita, saya siap fasilitasi dan akan saya antar langsung ke Presiden, kalau ada pasal yang mengkhawatirkan kita buka bersama. Saya tidak ingin buruh di Sumsel hidup tidak layak," tegas Herman.

Buruh merasa dirugikan

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Lapangan GEPBUK SS Aminoto mengatakan, mereka meminta kepada DPRD Sumsel dan Gubernur menyampaikan aspirasi penolakan omnibus law ke pemerintah pusat.

Sebab, dalam UU tersebut, klaster buruh sangat dirugikan. 

"Kami meminta pemerintah menerbitkan PERPPU untuk membatalkan omnibus law ini, sebab akan berdampak ke anak cucu kami," kata Aminoto.