Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Palembang Blokade Jalan ke DPRD Sumsel

Kompas.com - 15/10/2020, 15:38 WIB
Massa aksi dari GEPBUK SS membawa pocong saat melakukan unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan pagar gedung DPRD Sumsel, Kamis (15/10/2020) KOMPAS.COM/AJI YK PUTRAMassa aksi dari GEPBUK SS membawa pocong saat melakukan unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan pagar gedung DPRD Sumsel, Kamis (15/10/2020)

PALEMBANG, KOMPAS.com - Akses menuju gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang kembali diblokade oleh massa aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020). 

Massa aksi kali ini berasal dari serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja/Buruh untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS).  

Mereka membawa keranda mayat bertuliskan "DPR" serta pocong yang ditulis "UU Omnibus Law, Matinya Keadilan". 

Baca juga: Pertanyakan Pelajar yang Kena Sweeping, Ketua LMND Palembang Ditangkap Polisi

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lapangan, pihak kepolisian menutup akses jalan dari Angkatan 45 dan Kapten Rivai yang mengarah ke gedung DPRD Provinsi Sumsel. 

Bahkan, polisi juga memasang kawat berduri di pinggir jalan depan gedung DPRD Sumsel.

Selain itu, mobil Barikade Polri dan water canon disiapkan di lokasi kejadian untuk mengurai massa.

Koordinator Lapangan GEPBUK SS Aminoto mengatakan, mereka meminta DPRD Sumsel dan gubernur menyampaikan aspirasi penolakan UU Omnibus Law ke pemerintah pusat. 

Sebab, dalam UU tersebut, klaster buruh sangat dirugikan. 

"Kami meminta pemerintah menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Omnibus Law ini, sebab akan berdampak ke anak cucu kami," kata Aminoto. 

Aminoto mengungkapkan, pihaknya sudah membaca draft Omnibus Law saat masih menjadi RUU. Ia menilai klaster soal ketenagakerjaan sangat merugikan pekerja. 

Ia pun membandingkan UU Cipta Kerja dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja. 

Baca juga: 7 Anggota Anarko yang Tertangkap Saat Demo di Palembang Diserahkan ke Mabes Polri

Namun, pemerintah bersikeras menganggap bahwa UU Omnibus Law lebih baik. 

"Draft RUU sudah 1,5 tahun kami baca dan dengungkan karena merugikan buruh. Tetapi tetap saja disahkan, menurut kami UU Nomor 13 itu lebih tepat daripada Omnibus Law," katanya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disuntik Vaksin Covid-19, Bupati Pati: Tidak Sakit Kok, Malah Dokternya yang Keringetan

Disuntik Vaksin Covid-19, Bupati Pati: Tidak Sakit Kok, Malah Dokternya yang Keringetan

Regional
Tewas Tertimpa Batu Saat Longsor di Kupang, Pasutri Ini Baru 3 Bulan Menikah

Tewas Tertimpa Batu Saat Longsor di Kupang, Pasutri Ini Baru 3 Bulan Menikah

Regional
Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Seluruh RS Swasta di Wonogiri Wajib Sediakan Ruang Isolasi Perawatan

Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Seluruh RS Swasta di Wonogiri Wajib Sediakan Ruang Isolasi Perawatan

Regional
Berteduh di Bawah Jembatan Saat Hujan Deras, 2 Pemancing Tewas Terseret Banjir

Berteduh di Bawah Jembatan Saat Hujan Deras, 2 Pemancing Tewas Terseret Banjir

Regional
Tren Covid-19 di Pangandaran Naik, Pemkab Siapkan Bekas SD untuk Rawat Pasien

Tren Covid-19 di Pangandaran Naik, Pemkab Siapkan Bekas SD untuk Rawat Pasien

Regional
Hilang Semalaman, Bocah 12 Tahun Ditemukan Tewas di Sendang

Hilang Semalaman, Bocah 12 Tahun Ditemukan Tewas di Sendang

Regional
Tabrakan Kapal di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tim Selam Diterjunkan Cari 5 ABK yang Hilang

Tabrakan Kapal di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tim Selam Diterjunkan Cari 5 ABK yang Hilang

Regional
Kabar Ada yang Meninggal Setelah Divaksin, Bupati Cilacap: Hoaks, Tidak Ada Itu

Kabar Ada yang Meninggal Setelah Divaksin, Bupati Cilacap: Hoaks, Tidak Ada Itu

Regional
Kecelakaan di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tug Boat Mitra Jaya XIX Ditemukan di Perairan Madura

Kecelakaan di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Tug Boat Mitra Jaya XIX Ditemukan di Perairan Madura

Regional
Penambahan Kasus Covid-19 di Banten Pecah Rekor, Kota Serang Jadi Zona Merah

Penambahan Kasus Covid-19 di Banten Pecah Rekor, Kota Serang Jadi Zona Merah

Regional
Gubernur Banten Perpanjang PPKM Tangerang Raya hingga 8 Februari 2021

Gubernur Banten Perpanjang PPKM Tangerang Raya hingga 8 Februari 2021

Regional
Sempat Tertunda karena Darah Tinggi, Bupati Brebes Divaksin Covid-19 Usai Istirahat 4 Jam

Sempat Tertunda karena Darah Tinggi, Bupati Brebes Divaksin Covid-19 Usai Istirahat 4 Jam

Regional
Jajal Mobil Listrik, Emil Dardak: Nyaman, Seperti Mengendarai Mobil Bahan Bakar Fosil

Jajal Mobil Listrik, Emil Dardak: Nyaman, Seperti Mengendarai Mobil Bahan Bakar Fosil

Regional
4 Hari Setelah Disuntik Vaksin, Kadis Kesehatan Mataram Terkonfirmasi Positif Covid-19

4 Hari Setelah Disuntik Vaksin, Kadis Kesehatan Mataram Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Viral Foto Ikan Paus Ukuran 7 Meter Terdampar di Perairan Ogan Komering Ilir

Viral Foto Ikan Paus Ukuran 7 Meter Terdampar di Perairan Ogan Komering Ilir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X