Selain itu, hak dan peran DPRD harus tetap diberikan untuk pembahasan APBD Jember.
Seperti hak pengawasan dan mengkritisi terkait APBD. Karena selama ini dinilai tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
Tim dari Pemprov Jawa Timur melalui inspektorat juga datang ke Jember untuk melakukan mencari solusi permasalahan APBD Jember pada 25 Juni 2020 lalu.
Namun, pertemuan tersebut juga tidak mendapatkan solusi. Akhirnya, inspektorat memasrahkan persoalan Jember kepada Kemendagri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.