Kaleidoskop 2019: Tarik Ulur Penutupan Pulau Komodo, Alasan Konservasi hingga Rencana "Membership" Turis Premium

KUPANG, KOMPAS.com - Empat bulan setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laikodat, langsung membuat pernyataan di publik untuk menutup Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.

Pernyataan Viktor itu disampaikan, saat kegiatan diskusi tentang ekonomi, di lantai empat gedung Graha Pena Timor Expres, Jawa Pos Grup, Rabu (16/1/2019).

"Kami akan tutup Pulau Komodo. Kami menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk membenahi Pulau Komodo dan kami akan mendesainnya lebih bagus lagi," tegas Viktor.

Menurut Viktor, dana itu disiapkan jika pengelolaan Taman Nasional Komodo diserahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi NTT.

"Kalau dikelola oleh Pemerintah Pusat, tentu akan sedikit bermasalah karena rentang kendalinya jauh. Kalau diserahkan ke provinsi, maka Tahun 2019 kita langsung anggarkan Rp 100 miliar," tegas Viktor.

Viktor mengaku, jika diserahkan pengelolaan ke provinsi, pihaknya akan langsung menutupnya.

Setelah ditutup dan tidak dikunjungi wisatawan, maka pihaknya tetap bersyukur karena Taman Nasional Komodo, tidak boleh sembarang dikunjungi orang.

Dana ratusan miliar itu kata Viktor, disiapkan untuk menata Taman Nasional Komodo, termasuk makanan untuk komodo, yang kata Viktor, selama ini kurang tersedia.

"Nanti setelah ditutup, lalu kita akan ribut dan tentu presiden akan turun tangan supaya punya daya magis," ujar Viktor.

Baca juga: Tiket Masuk Pulau Komodo Diusulkan Sistem Anggota, 1.000 Dollar AS Per Tahun

Revitalisasi dan konservasi Pulau Komodo

Setelah membuat pernyataan tersebut, seminggu kemudian, Viktor lalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal rencana besarnya itu, karena pengelolaan Taman Nasional Komodo adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Tapi pandangan ibu Menteri Lingkungan Hidup, secara pribadi beliau sangat setuju karena kita ingin agar ada revitalisasi dan konservasi Pulau Komodo," tegas Viktor Laiskodat kepada sejumlah wartawan di Kupang, Selasa (22/1/2019).

Viktor menyebut, revitalisasi dan konservasi menjadi alasan utama dirinya menutup Taman Nasional Komodo.

"Pulau Komodo ini kita revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," ucap dia.

Untuk revitalisasi, Pemprov NTT akan memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo. Juga, akan menata taman bunga di wilayah Taman Nasional Komodo secara baik.

Viktor secara tegas menyebutkan bahwa Pulau Komodo ada ditutup per 1 Januari 2020 mendatang.

Hanya Pulau komodo yang akan ditutup selama setahun. Sedangkan sejumlah pulau lainnya di Kawasan Taman Nasional Komodo seperti Pulau Rinca, Pulau Padar dan sejumlah pulau lainnya tetap dikunjungi.

Baca juga: Museum Komodo Bakal Dibangun di Pulau Komodo

Lapor ke Presiden Jokowi

Komitmen Viktor untuk menutup Pulau Komodo tetap kuat. Buktinya pada Senin (8/4/2019), Viktor pun langsung menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, saat kampanye pemilihan presiden di Kupang.

"Saya kemarin bicara serius dengan Presiden Jokowi tentang Pulau Komodo. Saya sampaikan bahwa Bapak harus tutup dan beliau sepakati untuk tutup," ucap Viktor, saat berbicara dalam dialog dengan pimpinan lembaga keagamaan NTT, di Hotel Aston Kupang, Selasa (9/4/2019).

Jokowi, kata Viktor, menyampaikan bahwa memang lebih baik Pulau Komodo ditutup selama satu tahun agar ditata ulang.

Di hadapan Presiden Jokowi, Viktor menyampaikan Pulau Komodo masuk kategori wisata kelas mewah, karena itu wisatawan pun harus kelas menengah ke atas.

"Kita butuh 50.000 orang kaya yang tersebar di dunia untuk berkunjung ke Pulau Komodo, tentu dengan catatan setiap orang per tahunnya 1.000 dollar AS," ujar dia.

Sedangkan untuk pembiayaan Pulau Komodo, lanjut Viktor, Jokowi mengaku akan berbicara dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Baca juga: Pelaku Pariwisata Berharap Wishnutama Kaji Ulang Harga Tiket Masuk Pulau Komodo

Menuai kontroversi

Pernyataan Viktor tersebut menjadi kontroversi. Ada pihak yang menolak dan ada pula yang mendukung rencana itu. Bahkan warga yang selama ini mendiami Pulau Komodo, kemudian menggelar aksi unjuk rasa.

Terkait tanggapan sejumlah pihak, Gubernur Viktor kembali mengatakan soal pentingnya perhatian dan tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup satwa komodo di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Viktor, komodo itu binatang purba yang hanya dimiliki oleh NTT.

Pihaknya, kata Viktor, harus melihat cukupnya ketersediaan makanan dan keberadaan habitat yang baik, sehingga mereka dapat berkembang-biak dengan baik pula.

Saat ini, lanjut Viktor, salah-satu permasalahannya adalah minimnya ketersediaan makanan, seperti rusa yang selalu dicuri.

Hal ini menyebabkan menurunnya ketersediaan makanan, yang berdampak bagi komodo.

Baca juga: Pulau Komodo Batal Ditutup, Luhut Sebut Pengunjung Akan Dibatasi

"Kami akan menertibkan mereka yang mencuri rusa dan juga yang mencuri komodo," ucap Viktor, kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/5/2019).

"Kami juga mau agar tidak ada manusia yang tinggal di Pulau Komodo. Mereka yang sekarang tinggal di sana akan kami pindahkan ke Pulau Rinca atau Pulau Padar. Tentunya, dalam urusan memindahkan penduduk ke tempat yang lain itu tidak gampang. Menjadi tugas pemerintah, untuk mengatur hidup mereka agar lebih baik dan lebih layak. Kami akan buat kajian tentang itu," lanjut dia.

Pihaknya mau menciptakan Taman Nasional Komodo sebagai alam liarnya komodo.

Atraksi itu akan menarik bagi wisatawan, bagaimana satwa tersebut mengejar, menangkap dan memakan hewan lain.

Jadi, kita bukan memanjakan dengan memberinya makan dan komodo menjadi malas," ujar dia.

Baca juga: Gubernur NTT Tetap Tutup Pulau Komodo, Tolak Hasil Kajian Tim Terpadu

Pengunjung Pulau Komodo dibatasi, hanya yang kaya

Viktor mengatakan, kuota pengunjung pun perlu dibatasi. Viktor ingin menjaga kuota maksimum 50.000 orang pengunjung dalam satu tahun.

Setiap pengunjung, kata dia, harus tercatat sebagai member dengan biaya 1.000 dollar AS untuk satu tahun.

Viktor menyebut, awal dari kebijakan penutupan TNK ini banyak yang menolak, tetapi kini banyak yang sudah setuju termasuk Presiden.

Pihaknya juga membentuk tim dari pemerintah provinsi dan pusat, untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dibuat dan juga besaran anggaran yang digunakan.

"Selama ini, kita tidak tahu secara jelas jumlah komodo atau makanan komodo itu sendiri, termasuk juga kondisi habitat alamnya. Makanya, kita akan gunakan teknologi detektor untuk mengetahui kondisi TNK, di antaranya jumlah komodo, makanan dan juga kondisi tempat tinggalnya. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah yang tepat seperti konservasi dan kecukupan makanan bagi mereka seperti rusa dan babi," ujar Viktor.

Baca juga: Soal Pulau Komodo, Gubernur NTT: Kalau Presiden Suruh Stop, Maka Saya Akan Stop

Relokasi warga

Terkait penolakan sejumlah warga Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka keluar dari wilayah tersebut, Viktor menyebut kalau hal itu adalah lumrah dilakukan.

"Di mana-mana semua orang pasti begitulah (menolak) dan itu adalah hal biasa," ujar Viktor saat diwawancarai Kompas.com, di Hotel Sasando Kupang, Jumat (16/8/2019) malam.

Menurut Viktor, prinsipnya pemerintah tidak pernah berniat untuk mencelakakan warganya sendiri.

Yang dilakukan oleh pemerintah, lanjut Viktor, hanya sebatas penertiban dan demi kepentingan pembangunan kawasan itu menjadi konservasi serta untuk masa depan NTT.

"Untuk warga semua akan diperhatikan, baik itu anak sekolah, air bersih, listrik kita disiapkan. Bahkan sertifikat tanah pun akan disiapkan," kata Viktor.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pikirkan dengan Matang Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Tiga menteri bertemu Gubernur NTT

Soal rencana penutupan Pulau Komodo langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

Pada Senin (30/9/2019), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan langsung menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Luhut memastikan bahwa Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, tidak akan ditutup.

“Jadi Pulau Komodo ini tidak ditutup, kita lakukan penataan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait. Dibuat aturan adanya pembatasan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo dengan diadakanannya tiket kapasitas kunjungan/ wisatawan,” kata Luhut dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin malam.

Baca juga: Duduk Perkara Rencana Kontroversi Gubernur NTT Tutup Pulau Komodo

Pengaturan tiket tersebut dilakukan dengan sistem kartu membership tahunan yang bersifat premium.

Untuk membership premium akan diarahkan ke Pulau Komodo langsung di mana komodo-komodo besar ada di sana.

Sedangkan yang tidak memiliki kartu premium akan diarahkan ke lokasi lain yang ada hewan komodo juga.

“Nanti mereka (non-premium) akan diarahkan ke komodo yang kecil seperti di Pulau Rinca. Jadi mereka hanya bisa di sana, tidak bisa ke mana-mana lagi,” kata Luhut.

Baca juga: Polemik Suku Komodo di Pulau Komodo, Dianggap Penduduk Liar hingga Wacana Relokasi

Akan dibangun pusat riset di Pulau Komodo

Mengenai pengelolaan Pulau Komodo ini, Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin yang juga mengikuti rapat menambahkan, nantinya juga akan dibangun Pusat Riset Komodo di Pulau Komodo serta penataan kapal cruise ke Pulau Komodo dan Labuan Bajo.

"Kita juga harus membangun sarana dan prasarana wisata alam berstandar internasional, dan membangun sarana prasarana pendukung yang memadai di luar kawasan Pulau Komodo ini,” ujar Ridwan.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut pihaknya telah membahas tarif masuk ke Pulau Komodo bersama pemerintah pusat.

Menurut Viktor, saat pertemuan dengan pemerintah pusat, pihaknya menawarkan tarif masuk ke komodo dengan sistem keanggotaan yang memiliki kartu khusus.

"Dalam rapat itu, saya minta untuk masuk Pulau Komodo harus menjadi member only. Itu kita tawarkan 1.000 dollar Amerika Serikat per tahun untuk bayarnya," ujar Viktor kepada Kompas.com, Selasa (19/11/2019).

Viktor mengatakan, hal itu baru penawaran dari pemerintah provinsi ke pusat dan sampai saat ini belum ada keputusan bersama.

Baca juga: Anak-anak dari Pulau Komodo Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

Penggunaan sistem membership

Menurut Viktor, dengan pengunjung yang terdaftar sebagai anggota, tentu membatasi orang yang akan masuk ke Pulau Komodo.

"Itu penawaran dari provinsi dan kita akan diskusi lebih lanjut. Tapi saya pikir, itu menjadi tawaran yang baik," kata politisi Partai Nasdem itu.

Viktor pun punya dua target utama dengan tawaran sistem keanggotaan itu.

Pertama, beban Pulau Komodo sebagai kawasan yang terproteksi bisa lebih baik.

Kemudian, yang kedua, penghasilan per tahun dari Pulau Komodo bisa mencapai 50 juta dollar AS.

Kalau 50.000 kartu, berarti 50 juta dollar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Rp 33 miliar pemasukan per tahun yang didapat dari Taman Nasional Komodo selama ini, jelas lompatannya yang sangat luar biasa, dan itu pemasukan per tahun," ujar Viktor.

Baca juga: Gubernur NTT Sebut Jokowi Setuju Pulau Komodo Ditutup Sementara