Pemerintah Diminta Pikirkan dengan Matang Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Kompas.com - 20/08/2019, 12:37 WIB

LABUAN BAJO, KOMPAS.com-Anggota DPRD Provinsi NTT, Boni Jebarus meminta pemerintah memikirkan kembali dengan matang rencana untuk merelokasi warga Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores.

"Terkait rencana relokasi penduduk Pulau Komodo, menurut saya itu mesti dipikirkan kembali dengan perencanaan yang matang.  Butuh duduk bersama dengan mengedepankan rasionalitas dan kepentingan umum. Kita tunggu kajian tim bersama itu," kata Boni kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (20/8/2019).

Menurut Boni, hal ini sudah masuk kewenangan Taman Nasional Komodo (TNK) secara penuh.  Soal pengelolaan, Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat bisa minta ke pemerintah pusat. 

"Ada dua hal berbeda, kepemilikan dan pengelolaan.  Bisa kok, dikelola pemprov.Tergantung lobi pemprov ke pemerintah pusat. Atau juga pengelolaan bersama," jelasnya. 

Baca juga: Warga Tolak Direlokasi dari Pulau Komodo, Ini Kata Gubernur NTT

Ia menyarankan agar jumlah penduduk yang menempati Pulau Komodo dibatasi. 

"Bayangkan jumlah penduduk Komodo sekarang berapa. Lonjakan 5 sampai 10 tahun lagi berapa. Lama-lama mereka buat pemukiman baru di hutan Komodo. Itu bisa berbahaya, karena arena habitat komodo sempit. Karena itu kami minta Dukcapil Mabar periksa KTP, masyarakat asli boleh. Pendatang dan atau kawin mawin silakan jadi diaspora," saran Boni. 

Terkait rencana penutupan pulau itu, menurutnya, demi ekosistem Komodo, rencana penutupan pulau itu untuk sementara itu didukung.

Penataan Pulau Komodo perlu dilakukan seiring penetapan Labuan Bajo jadi pariwisata premium.  

"Dari dulu pariwisata di Komodo begitu begitu saja, pola konvensional dan tradisional.  Orang datang, lihat lalu pulang. Jutaan yang datang, tapi tidak berdampak pada multiplier ekonomic.  Yang dapat untung hanya pelaku wisata tour. Apalagi untuk PAD Kabupaten Manggarai Barat kecil sekali. Bahkan Pemprov NTT tidak dapat apa-apa," tutur Boni. 

"Saya secara khusus meminta pemerintah pusat untuk pengelolaan bersama TNK, Pemprov NTT, dan Pemda Mabar. Hal dimaksudkan agar pemprov dan pemda mendapat PAD dari pengelolaan itu.  Misalnya, ketika ke Komodo, berapa persen untuk TNK, pemprov dan pemda.  Jadi naik kan tiket adalah alternatif.  Untuk itu penutupan pulau Komodo dalam rangka konvervasi dan juga evaluasi menjadi keharusan," tambah anggota DPRD dari Dapil Manggarai Raya itu.

Baca juga: Anak-anak dari Pulau Komodo Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Telur Busuk

Telur Busuk

Regional
Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Regional
Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Regional
Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.