Warga Tolak Direlokasi dari Pulau Komodo, Ini Kata Gubernur NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi penolakan sejumlah warga Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka keluar dari wilayah tersebut.

"Di mana-mana semua orang pasti begitulah (menolak) dan itu adalah hal biasa," ujar Viktor saat diwawancarai Kompas.com di Hotel Sasando Kupang, Jumat (16/8/2019) malam.

Baca juga: Anak-anak dari Pulau Komodo Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

Menurut Viktor, prinsipnya pemerintah tidak pernah berniat untuk mencelakakan warganya sendiri.

Yang dilakukan oleh pemerintah, lanjut Viktor, hanya sebatas penertiban dan demi kepentingan pembangunan kawasan itu menjadi konservasi serta untuk masa depan NTT.

"Untuk warga semua akan diperhatikan, baik itu anak sekolah, air bersih, listrik kita disiapkan. Bahkan sertifikat tanah pun akan disiapkan," kata Viktor.

Baca juga: Polemik Suku Komodo di Pulau Komodo, Dianggap Penduduk Liar hingga Wacana Relokasi

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Pulau Komodo menolak rencana pemerintah untuk memindahkan mereka keluar dari wilayah tersebut.

"Kami warga Komodo sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan atas tanah dan laut di kawasan Pulau Komodo, dengan ini menyatakan menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah air leluhur kami," ujar Akbar, koordinator warga Komodo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (16/8/2019).

Terkait rencana pemerintah untuk menutup sementara Pulau Komodo, warga menyampaikan 6 tuntutan kepada pemerintah.

Baca juga: Tolak Dipindahkan, Warga Komodo Tuntut 6 Hal Termasuk Permintaan Maaf Gubernur NTT