Kompas.com - 16/08/2019, 11:03 WIB

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Warga pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak rencana pemerintah untuk memindahkan mereka keluar dari wilayah tersebut. 

"Kami warga Komodo sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan atas tanah dan laut di kawasan Pulau Komodo, dengan ini menyatakan menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah air leluhur kami," ujar Akbar, koordinator warga Komodo dalam keterangan yang diterima Kompas.com,  Jumat (16/8/2019).

Terkait rencana pemerintah untuk menutup sementara Pulau Komodo, warga Komodo menyampaikan 6 tuntutan kepada pemerintah.

Baca juga: 8 Ekor Rusa Diselundupkan dari Pulau Komodo, 7 Dalam Kondisi Mati

Pertama, warga menuntut pemenuhan hak-hak agraria sebagai warga negara, yaitu pengakuan legal dan sertifikat atas tanah dan rumah milik warga di Pulau Komodo. 

Kedua, warga menuntut pengakuan Pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai daerah atas status kawasan Komodo sebagai "Man and The Biosphere Heritage"  dan "Cultural and Natural Reserve" sebagaimana yang sudah dilakukan oleh UNESCO.

Ketiga, warga menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengembalikan sebagian dari wilayah daratan dan lautan untuk ruang pemukiman dan ruang penghidupan yang layak bagi warga Komodo.

Keempat, warga mendesak KLHK dan Kementerian Pariwisata untuk mengakui dan memfasilitasi peran aktif warga dalam usaha-usaha konservasi dan pariwisata. 

Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).Dokumen Warga pulau Komodo Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).
Dalam point empat ini, warga Komdo menuntut pengakuan lembaga adat di Komodo sebagai Dewan Pertimbangan dan/atau Dewan Pengarah dalam struktur Taman Nasional Komodo (TNK).

Kemudian, menolak segala bentuk pembangunan hotel, resort, restauran, rest area, dan sarana wisata lainnya di dalam kawasan TNK. Kemudian, menuntut pemerintah untuk tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan yang hendak membuat bangunan fisik di dalam taman nasional, karena mengancam ruang hidup alami Komodo dan habitatnya. 

Kelima, warga menuntut pemerintah untuk memperhatikan pembangunan untuk masyarakat seperti perbaikan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Kemudian, perbaikan layanan pendidikan, termasuk penambahan sekolah SMA dan guru-guru PNS.

Keenam, warga menuntut Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk menarik kembali dan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut warga sebagai penduduk liar dan mau menggusur warga keluar dari tanah air Komodo. 

"Kami juga menuntut KLHK untuk meminta maaf atas kelambanan dalam menyikapi pernyataan-pernyataan Gubernur Laiskodat," kata Akbar. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov Jabar Tawarkan 20 Proyek Investasi Senilai Rp 25,66 Triliun di WJIS 2022

Pemprov Jabar Tawarkan 20 Proyek Investasi Senilai Rp 25,66 Triliun di WJIS 2022

Regional
Ridwan Kamil Ajak Pelaku Seni dan UMKM Jabar Tingkatkan Inovasi

Ridwan Kamil Ajak Pelaku Seni dan UMKM Jabar Tingkatkan Inovasi

Regional
Diskominfo Riau Dorong Setiap Desa Memiliki Komunitas Informasi Masyarakat Berbasis Digital

Diskominfo Riau Dorong Setiap Desa Memiliki Komunitas Informasi Masyarakat Berbasis Digital

Regional
Manfaatkan Teknologi Digital, PDAM Taman Sari Madiun Raih Juara 3 Digitalisasi Layanan Pelanggan

Manfaatkan Teknologi Digital, PDAM Taman Sari Madiun Raih Juara 3 Digitalisasi Layanan Pelanggan

Regional
36 Desa Wisata Disiapkan untuk Dukung Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas

36 Desa Wisata Disiapkan untuk Dukung Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas

Regional
Walkot Bobby Salurkan Bantuan Senilai Rp 600.000 kepada Penarik Ojol dan Bentor

Walkot Bobby Salurkan Bantuan Senilai Rp 600.000 kepada Penarik Ojol dan Bentor

Regional
Atalia Praratya: Selain Ibu, Tumbuh Anak Harus Didukung oleh Ayah

Atalia Praratya: Selain Ibu, Tumbuh Anak Harus Didukung oleh Ayah

Regional
Kompetisi JRRC Diharapkan Dorong Perkembangan Wisata Baru di Garut

Kompetisi JRRC Diharapkan Dorong Perkembangan Wisata Baru di Garut

Regional
Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, Walkot Bobby Ajak Puluhan Siswa Berkeliling Balai Kota

Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, Walkot Bobby Ajak Puluhan Siswa Berkeliling Balai Kota

Regional
Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Regional
Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Regional
Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Regional
Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Regional
Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Regional
Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.