Tolak Dipindahkan, Warga Komodo Tuntut 6 Hal Termasuk Permintaan Maaf Gubernur NTT

Kompas.com - 16/08/2019, 11:03 WIB
Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019). Dokumen Warga pulau KomodoFoto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Warga pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak rencana pemerintah untuk memindahkan mereka keluar dari wilayah tersebut. 

"Kami warga Komodo sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan atas tanah dan laut di kawasan Pulau Komodo, dengan ini menyatakan menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah air leluhur kami," ujar Akbar, koordinator warga Komodo dalam keterangan yang diterima Kompas.com,  Jumat (16/8/2019).

Terkait rencana pemerintah untuk menutup sementara Pulau Komodo, warga Komodo menyampaikan 6 tuntutan kepada pemerintah.

Baca juga: 8 Ekor Rusa Diselundupkan dari Pulau Komodo, 7 Dalam Kondisi Mati

Pertama, warga menuntut pemenuhan hak-hak agraria sebagai warga negara, yaitu pengakuan legal dan sertifikat atas tanah dan rumah milik warga di Pulau Komodo. 

Kedua, warga menuntut pengakuan Pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai daerah atas status kawasan Komodo sebagai "Man and The Biosphere Heritage"  dan "Cultural and Natural Reserve" sebagaimana yang sudah dilakukan oleh UNESCO.

Ketiga, warga menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengembalikan sebagian dari wilayah daratan dan lautan untuk ruang pemukiman dan ruang penghidupan yang layak bagi warga Komodo.

Keempat, warga mendesak KLHK dan Kementerian Pariwisata untuk mengakui dan memfasilitasi peran aktif warga dalam usaha-usaha konservasi dan pariwisata. 

Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).Dokumen Warga pulau Komodo Foto : Warga pulau Komodo saat melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan tim terpadu untuk mengkaji rencana penutupan pulau Komodo, Kamis (15/8/2019).
Dalam point empat ini, warga Komdo menuntut pengakuan lembaga adat di Komodo sebagai Dewan Pertimbangan dan/atau Dewan Pengarah dalam struktur Taman Nasional Komodo (TNK).

Kemudian, menolak segala bentuk pembangunan hotel, resort, restauran, rest area, dan sarana wisata lainnya di dalam kawasan TNK. Kemudian, menuntut pemerintah untuk tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan yang hendak membuat bangunan fisik di dalam taman nasional, karena mengancam ruang hidup alami Komodo dan habitatnya. 

Kelima, warga menuntut pemerintah untuk memperhatikan pembangunan untuk masyarakat seperti perbaikan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Kemudian, perbaikan layanan pendidikan, termasuk penambahan sekolah SMA dan guru-guru PNS.

Keenam, warga menuntut Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk menarik kembali dan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut warga sebagai penduduk liar dan mau menggusur warga keluar dari tanah air Komodo. 

"Kami juga menuntut KLHK untuk meminta maaf atas kelambanan dalam menyikapi pernyataan-pernyataan Gubernur Laiskodat," kata Akbar. 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ikuti Nikah Massal, Kakek dan Nenek Ini Senang Akhirnya Pernikahannya Tercatat

Ikuti Nikah Massal, Kakek dan Nenek Ini Senang Akhirnya Pernikahannya Tercatat

Regional
Stok Sudah Siap, Ekspor Beras ke Arab Saudi Tunggu Administrasi

Stok Sudah Siap, Ekspor Beras ke Arab Saudi Tunggu Administrasi

Regional
Perkosa Remaja Keterbelakangan Mental hingga Hamil, Kakak Beradik di Sumbawa Ditangkap

Perkosa Remaja Keterbelakangan Mental hingga Hamil, Kakak Beradik di Sumbawa Ditangkap

Regional
Anggota TNI Gadungan Diciduk Saat Curi Sepeda Motor Warga

Anggota TNI Gadungan Diciduk Saat Curi Sepeda Motor Warga

Regional
Sering Lihat Luka Lebam dan Sundutan Rokok, Guru Telah Menduga SW Jadi Korban Penganiayaan

Sering Lihat Luka Lebam dan Sundutan Rokok, Guru Telah Menduga SW Jadi Korban Penganiayaan

Regional
Empat Tersangka Pemerkosaan Siswi SMA di Maluku Diserahkan ke Jaksa

Empat Tersangka Pemerkosaan Siswi SMA di Maluku Diserahkan ke Jaksa

Regional
Bentrok TNI-Polri di Tapanuli Utara, Kapolda Sumut: Hanya Kesalapahaman

Bentrok TNI-Polri di Tapanuli Utara, Kapolda Sumut: Hanya Kesalapahaman

Regional
Pembuang Sajen ke Bengawan Solo Divonis Hukuman Percobaan

Pembuang Sajen ke Bengawan Solo Divonis Hukuman Percobaan

Regional
Perahu Rombongan Pengantar Jenazah di Papua Terbalik, 5 Orang Tewas

Perahu Rombongan Pengantar Jenazah di Papua Terbalik, 5 Orang Tewas

Regional
'Kakiku Pernah Dijepit Kasur, Punggung Digigit Ayah, Ibu Dilempar Kipas'

"Kakiku Pernah Dijepit Kasur, Punggung Digigit Ayah, Ibu Dilempar Kipas"

Regional
Diduga Dukung Calon Petahana, Camat dan Kades Dilaporkan ke Bawaslu Jember

Diduga Dukung Calon Petahana, Camat dan Kades Dilaporkan ke Bawaslu Jember

Regional
Tahanan Wanita yang Kabur Akan Menghadapi Sidang Putusan di PN Bandung

Tahanan Wanita yang Kabur Akan Menghadapi Sidang Putusan di PN Bandung

Regional
Jatinangor Sumedang Diterjang Banjir 1 Meter Lebih, Warga Panik

Jatinangor Sumedang Diterjang Banjir 1 Meter Lebih, Warga Panik

Regional
Edarkan 32 Paket Sabu, Pegawai Kafe di Cianjur Ditangkap

Edarkan 32 Paket Sabu, Pegawai Kafe di Cianjur Ditangkap

Regional
TNI-Polisi Bentrok di Tapanuli Utara, Pangdam Bukit Barisan Minta Maaf

TNI-Polisi Bentrok di Tapanuli Utara, Pangdam Bukit Barisan Minta Maaf

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X