Pemkot Surabaya Kaji Pembangunan Sekolah di Eks Lokalisasi Dolly

Kompas.com - 15/11/2019, 14:01 WIB
Risma ikut melukis di dinding bekas wisma lokalisasi Dolly KOMPAS.com/Achmad FaizalRisma ikut melukis di dinding bekas wisma lokalisasi Dolly

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya masih membuat perencanaan dan pematangan konsep untuk membangun kompleks sekolah di kawasan eks lokalisasi Dolly.

Eri mengaku Pemkot Surabaya sudah memiliki lahan di kawasan Dolly dan tinggal menunggu proses pembangunan.

Tahap realisasi, Eri mengaku masih akan membahasnya dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pendidikan.


"Kita (Pemkot Surabaya) sudah banyak melakukan pembebasan lahan di lokasi Dolly. Sehingga untuk kawasan Dolly memang direncanakan untuk dijadikan sekolah," kata Eri dihubungi, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Risma Akan Bangun Sekolah di Eks Lokalisasi Dolly

Dia menambahkan, untuk membangun sekolah di kawasan Dolly, pihaknya harus mengetahui berapa jumlah murid yang akan bersekolah.

"Karena kalau modelnya seperti yang zonasi, kan harus tahu. Karena ada kecamatan di Surabaya tidak ada sekolah, ada juga kecamatan kekurangan sekolah, karena muridnya banyak. Kita lagi diskusikan," tutur Eri.

Senada dengan Eri, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono setuju dengan rencana pemkot membangun sekolah di kawasan Dolly.

Namun, di sisi lain, dia ingin mengembalikan amanah dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya.

Baca juga: Selain Kawasan Laundry, Dolly Akan Disulap Menjadi Kampung Wisata

Ia menyampaikan, sejak SMA/SMK diambil alih Provinsi Jawa Timur (Jatim), ada banyak keluhan dari wali murid perihal biaya pendidikan yang tidak lagi ditanggung pemerintah.

"Kalau (Perda tentang wajib belajar 12 tahun dikembalikan), Pemkot Surabaya bisa membantu siswa SMA dan SMK karena banyaknya keluhan," ujar dia.

Bantiono menuturkan, selama ini Pemprov Jatim hanya mengambil kewenangan SMA/SMK, namun bantuan kepada murid, seperti menggratiskan biaya pendidikan tidak ada.

"Sehingga sekolahnya bukan wajib belajar 12 tahun seperti yang dicanangkan pak presiden. Sekolah bayar ini memberatkan warga Surabaya," imbuhnya.

Baca juga: Dijenguk Wali Kota Jayapura, Risma Bercerita Soal Penutupan Dolly

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebutkan bahwa prioritas APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2020 akan difokuskan pada sektor pendidikan.

 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X