Penjelasan Kemensos soal Penolakan Hibah Tanah SLB yang Diajukan Pemprov Jabar

Kompas.com - 10/08/2019, 18:52 WIB
Pelajar tunanetra mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (1/4/2019). Sebanyak 13 peserta didik tunanetra mengikuti ujian tersebut yang berlangsung dari tanggal 1, 2 dan 4 April 2019. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAPelajar tunanetra mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (1/4/2019). Sebanyak 13 peserta didik tunanetra mengikuti ujian tersebut yang berlangsung dari tanggal 1, 2 dan 4 April 2019.

KOMPAS.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia ( Kemensos RI) memastikan telah mengantongi bukti sah berupa sertifikat kepemilikan atas tanah dan aset di lokasi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Jalan Pajajaran No 51 dan 52, Bandung.

“Kami pastikan bahwa aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Pajajaran No. 51 dan 52 tersebut, secara yuridis milik Kemensos dengan bukti sertifikat yang sah,” kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, di Jakarta, Jumat (9/8/2019) seperti rilis yang diterima Kompas.com.

Edi menjelaskan, di dalam lokasi BRSPDSN Wyata Guna, memang berdiri Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Kota Bandung, di bawah pengelolaan pemerintah daerah.


Edi mengatakan, Kemensos telah memberikan hak pinjam pakai kepada SLBN A Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan tidak mengubah fungsi dari pelayanan rehabilitasi sosial.

Baca juga: Penyandang Tunanetra di Wyata Guna Bandung Terancam Terusir

Menurut Edi, hal ini sesuai dengan permintaan Yayasan SLBN A Kota Bandung untuk melakukan pinjam pakai melalui surat Nomor 4 tahun 2019 tertanggal 18 Januari 2019.

Dalam perkembangannya, lanjut Edi, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat permohonan hibah tanah 15.000 m2 dengan surat Nomor 032/2942/BKD/07/2019 tanggal 9 Juli 2019.

Kementerian Sosial juga telah merespon surat permohonan hibah tersebut dengan Surat Tanggapan Atas Hibah Tanah dan Bangunan Jalan Pajajaran No. 51 dan 52, dengan surat No. 96.MS/C/07/2019 pada tanggal 25 Juli 2019.

Pada surat tanggapan tersebut, antara lain Kemensos menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pajajaran Nomor 51 dan 52 tercatat sebagai milik Kementerian Sosial.

Kemensos juga menjelaskan, di lokasi tersebut akan segera dikembangkan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X