Kompas.com - 29/08/2017, 09:15 WIB
Bupati Klaten non aktif Sri Hartini Kompascom/Nazar NurdinBupati Klaten non aktif Sri Hartini
|
EditorFarid Assifa

SEMARANG, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permohonan Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini untuk menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

“Tidak dikabulkan,” kata Jaksa KPK Afni Carolina seusai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (29/8/2017) sore kemarin.

Afni mengatakan, salah satu alasan penolakan itu karena Sri merupakan tokoh utama dalam pusaran kasus suap dan gratifikasi yang menjerat dirinya.

“Karena terdakwa adalah pelaku utama dalam pusaran kasus ini,” tambahnya.

Baca juga: Bupati Klaten Akui Terima Uang Suap Jual Beli Jabatan

Saat sebelum tuntutan, Sri menceritakan bahwa pihkanya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk membantu penegak hukum membuka kasus itu. Sebagai langkahnya, Sri Hartini menyerahkan semua dokumen nama-nama mereka yang tercatat menyetor uang ke dirinya. Sri juga kooperatif dalam persidangan dan pemeriksaan.

“Saya pasrah. Semua sudah diserahkan KPK, termasuk permintaan itu (justice collaborator),” timpal Sri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini, Sri mengaku tidak pernah meminta uang dari anak buahnya terkait proses pengangakatan pegawai dalam perombakan SOTK di Pemkab Klaten. Ia tak bermain jual beli jabatan. Namun demikian, dia mengaku sempat menerima uang dari bawahannya.

“Mau gimana lagi. Saya tidak pernah hitung, belum pernah. Baru tahu jumlahya setelah KPK. Saya belum pernah menggunakan,” ujarnya.

“Saya menerima, dan sudah serahkan ke KPK. Ada tulisannya semua. Nominal segitu saya kaget. Saya sendiri tahunya itu ketika ada di KPK,” tambahnya.

KPK sendiri sebelumnya mengonfirmasi bahwa Sri mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Namun permohonan itu akan dipertimbangkan dulu oleh KPK dengan beberapa syarat.

Sebagai pemohon JC, Sri Hartini wajib bersikap kooperatif. Dalam pemeriksaan, Sri harus mengakui dulu perbuatan dan bersedia membuka informasi yang seluas-luasnya kepada penyidik KPK.

Baca juga: Dituntut 12 Tahun Penjara, Bupati Klaten Siapkan Pembelaan Tertulis

Jika syarat sebagai JC terpenuhi, KPK akan mempertimbangkan untuk memberikan keringanan tuntutan. Hal tersebut juga diyakini akan menjadi pertimbangan hakim sebagai hal yang meringankan vonis.

"Yang pasti posisi JC akan menguntungkan tersangka dan proses hukum ini. Tetapi, syarat-syarat tentu harus dipenuhi terlebih dulu," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Rabu (1/2/2017) lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Regional
Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Regional
KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

Regional
Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X