Alasan Hendrika Mayora Maju Jadi Pejabat Desa, Ingin Membantu Kaum Minoritas

KOMPAS.com - Hendrika Mayora Victory, merupakan transpuan pertama di Indonesia yang menjabat sebagai pejabat publik.

Hendrika Mayora, sapaan akrabnya, menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia bangga terpilih sebagai anggota BPD. Ia terpilih setelah unggul dari lima kandidat lain yang seluruhnya laki-laki.

Baginya, BPD memiliki peran dan fungsi strategis dalam mengontrol pemerintahan desa.

Sebab, BPD bertugas menyusun kebijakan seperti peraturan desa. Hal ini menjadi salah satu alasan Hendrika Mayora menerima tawaran masyarakat Desa Habi untuk maju sebagai calon anggota BPD.

Transpuan ini ingin membuat kebijakan yang bisa membantu kaum minoritas.

"Ini salah satu motivasi saya maju jadi BPD, saya bisa membuat kebijakan tentang kaum minoritas seperti kaum disabilitas dan papa yang diabaikan," kata Hendrika Mayora saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Kisah Saeful, Nikahi 2 Kekasihnya Setelah Pacaran 2 Bulan, Dituduh Pakai Jampi

Selain itu, Hendrika Mayora ingin mendorong pembentukan peraturan desa tentang lembaga adat dan masyarakat sadar hukum.

Hal itu, kata dia, tak bisa dilakukan jika masih berada di luar sistem.

"Kalau ngomong dari luar tentu susah, sekarang sudah jadi BPD, saya bisa menyuarakan suara mereka yang selama ini tidak diperhatikan karena kebijakan," kata transpuan pertama yang jadi pejabat publik di Indonesia itu.

Hendrika Mayora berterima kasih kepada masyarakat Desa Hebi yang percaya pada kemampuannya.

"Terima kasih masyarakat Desa Habi khususnya ibu-ibu yang sudah memercayakan saya menjadi anggota BPD. Saya akan kerja semaksimal mungkin untuk kita semua," kata Hendrika Mayora.