PONTIANAK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar Iskandar Zulkarnaen nengatakan, pembangunan Jalan Kendawangan-Ketapang tahun 2024 sudah dianggarkan senilai Rp 59,5 miliar.
Menurut Zulkarnaen, pembangunan jalan tersebut menggunakan dana Inpres Jalan Daerah yang merupakan program Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Sering Terjadi Kecelakaan, Warga Desak Pemerintah Perbaiki Jalan Kendawangan-Ketapang
“Untuk tahun 2024 sendiri, ruas jalan tersebut ditangani melalui Inpres Jalan Daerah senilai Rp 59,5 miliar,” kata Zulkarnaen saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).
Namun demikian, Zulkarnaen mengaku pembangunan jalan tersebut belum direalisasikan karena dananya belum turun.
"Sehingga masih menunggu. Namun yang pasti akan ditangani melalui dana Inpres," ujar Zulkarnaen.
Zulkarnaen menerangkan, pembangunan Jalan Kendawangan-Ketapang menggunakan anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) telah dilakukan sejak 2023 senilai Rp 58 miliar, untuk menangani sekitar 20,6 kilometer.
Sehingga, lanjut Zulkarnaen, anggaran yang ada di APBD Provinsi Kalbar dialihkan untuk menangani lokasi lain yang membutuhkan.
“Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih anggaran dalam satu lokasi,” ucap Zulkarnaen.
Karena itu, Zulkarnaen memastikan, Pemerintah Provinsi Kalbar tidak ada upaya membohongi masyarakat. Terlebih membangun infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah.
"Kami berharap masyarakat bersabar. Jalan tersebut memang sudah ditangani sejak tahun 2023 lalu, bahkan sempat akan dikunjungi oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu," ungkap Zulkarnaen.
Sebelumnya, sejumlah warga berang karena jalan daerah tersebut tak kunjung diperbaiki dan menuding pemerintah telah berbohong.
Seorang warga bernama Aswanar mengatakan, lubang-lubang yang menganga di jalan itu menjadi ancaman bagi pengendara. Tak sedikit, pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan.
“Tak hanya luka-luka, tapi ada yang meninggal. Bahkan, ada yang terpaksa melahirkan di jalan dan beritanya viral,” kata Aswanar saat dihubungi, Senin (24/6/2024).
Aswanar menyayangkan kurangnya empati Gubernur Kalbar dan pejabat berwenang terhadap kondisi warga di jalan yang berstatus provinsi tersebut.
Menurut Aswanar, selama ini pemerintah daerah selalu menjanjikan perbaikan jalan tersebut, namun tidak pernah terwujud. Masyarakat merasa telah dibohongi.