Antisipasi Resesi Dunia, Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung Dimaksimalkan untuk Pangan

BANGKA, KOMPAS.com - Lahan bekas pertambangan yang tersebar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung bakal dimaksimalkan untuk sektor pangan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah inflasi sekaligus antisipasi ancaman resesi dunia yang bersumber dari bahan pangan.

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengatakan, lahan kritis eks tambang yang tersebar di setiap kabupaten masih sangat luas. Lahan bekas galian timah itu akan difungsikan menjadi lahan produktif.

Baca juga: Babel Akan Bangun Pusat Konservasi Buaya di Lahan Bekas Tambang

"Saya mengajak dinas agar mengelola lahan kritis eks tambang dengan baik, guna peningkatan berbagai jenis tanaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Ridwan saat rapat di Gedung Mahligai Pemprov Bangka Belitung, Kamis (6/10/2022).

Dia menuturkan, Bangka Belitung belum bisa memenuhi semua kebutuhan pangan dalam daerah. Sehingga harga menjadi mahal dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

Saat ini Bangka Belitung masih mengandalkan pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sayuran, cabai, bawang, beras dan daging.

"Kita perlu sebanyak mungkin menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dari dalam. Selama ini kita mendatangkannya dari luar, dan ke depan akan sebaliknya. Dengan demikian, inflasi dapat ditekan," ungkap Ridwan.

Pemerintah pusat, kata Ridwan telah mengucurkan anggaran untuk pencegahan inflasi senilai Rp 10,81 miliar. Sebagian dana itu akan digunakan untuk membantu petani sawah berupa pengadaan traktor di Desa Rias, Bangka Selatan.

"Kemarin saya bicara dengan Sekda, kita mengendalikan inflasi dari bahan pokok, apa kita menanam, kita punya lahan, mari kita berkebun cabai. Saya berkesempatan meninjau beras di Rias, ini mengesankan, untuk meningkatkan produktivitas bisa kita bantu dua unit traktor," ujar Ridwan.

Berdasar rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kepulauan Bangka Belitung selama September 2022, mengalami inflasi sebesar 0,80 persen (mtm) lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,17 persen (mtm).

Secara tahunan, Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 6,67 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 6,38 persen (yoy).

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Belitung Edi Romdhoni mengakui, bahwa kebutuhan pokok masyarakat masih tergantung dari luar daerah sehingga harganya mahal.

Untuk itu, dirinya bersama pihak BPTP berusaha semaksimal mungkin agar pertanian menjadi idola setelah tambang.

"Saya ingin ke depan dunia pertanian menjadi pilihan utama, menjadi mata pencaharian masyarakat, supaya ketergantungan kita untuk pemenuhan kebutuhan pokok dari luar daerah dapat dikurangi, baik pangan nabati maupun pangan hewani," ujar Edi.

Diakuinya, kesadaran masyarakat untuk berternak sapi mulai ada. Hal ini dinilai bagus dalam ekosistem pertanian. Karena sapi sebagai penghasil daging, juga dapat menghasilkan pupuk, sehingga dapat membantu perkembangan dunia pertanian di masa mendatang.

Pemanfaatan lahan eks tambang di akui Edi Romdhoni sudah dilakukan sejak lama. Namun selama ini belum dikelola dengan baik karena dunia pertambangan masih menjadi pilihan masyarakat. Sehingga, masih ada masyarakat yang alih profesi dari petani menjadi penambang.

Baca juga: Mengenal Masjid Qubah Timah, Ikon Baru Pangkalpinang yang Sedang Dibangun

Kepala Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) Bangka Belitung Agus Wahyana Anggara mengatakan, jenis tanaman yang dapat dikembangan di lahan eks tambang yaitu jenis tanaman holtikultura, jenis tanaman perkebunan, pertambakan, dan juga peternakan.

"Kolong bisa untuk tambak ikan, semua tanaman perkebunan bisa tumbuh di lahan eks tambang, termasuk tanaman holtikultura. Namun permasalahannya, masih adakah masyarakat yang mau menggeluti dunia pertanian ini, karena setiap daerah tambang, makin sedikit yang menggeluti pertanian," ungkapnya.

Terkait keinginan Pj Gubernur untuk mengembangkan tanaman sorgum di lahan eks tambang, hal ini menurutnya dapat dilakukan.

Namun pihak pemerintah harus dapat memasarkan komoditi tersebut, supaya hasil sorgum tidak sia-sia.