Rencana Larangan Ekspor Timah Dinilai Terkendala Alih Teknologi

BANGKA, KOMPAS.com-Perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung diprediksi bakal terdampak negatif jika rencana larangan ekspor timah direalisasikan pemerintah.

Program hilirisasi dalam negeri dianggap belum bisa diandalkan dan terkendala berbagai persoalan.

"Kami lihat ini butuh waktu ya, bahkan tiga tahun mungkin masih berat. Tapi yang pasti tadi dari narasumber ini memang belum ada larangan ekspor," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung Budi Widihartanto seusai Babel Economy Forum di Pangkalpinang, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Penambang Timah di Bangka Tewas Tersangkut Baling-baling Kapal

Budi menuturkan, sektor pertimahan sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Bahkan sebanyak 91 persen timah nasional dihasilkan dari Bangka Belitung. Sebagian lainnya berasal dari Kepulauan Riau dan Kalimantan.

"Memang ada tantangan untuk hilirisasi seperti teknologi. Kemudian investasi dan regulasinya," ujar Budi.

Menurut Budi, terkait larangan ekspor yang masih tahap kajian, maka program hilirisasi harus terlebih dahulu disegerakan.

Baca juga: Diduga Ilegal, 536 Balok Timah Seberat 8,8 Ton dari Rumah Warga di Bangka Tengah Disita

Direktur PT Timah Industri Ria W Pawan mengatakan, telah melaksanakan produk hilirisasi dengan bahan baku yang berasal dari Bangka Belitung.

Namun, kata Ria, untuk membangun industri hilirisasi memang tidak mudah.

"Pabrik dan teknologinya masih banyak impor. Kita menjual juga harus melalui bursa dan itu transaksinya bisa berbulan-bulan," ujar Ria.