Izin Belum Lengkap, Alfamart Sape di Bima Akhirnya Ditutup Sementara

BIMA, KOMPAS.com - Manajemen Alfamart akhirnya memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk menutup sementara operasional gerainya di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

Penutupan itu akan dilakukan sampai izin yang dipersoalkan warga keluar dari instansi terkait, seperti izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bima.

"Kami ikuti petunjuk pemerintah untuk menutup gerai di Sape. Penutupan ini sampai izinnya lengkap semua," kata Corporate Communications Alfamart Lombok, Sofi'i saat dikonfirmasi, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Ditolak Warga, Alfamart Sape di Bima Diminta Berhenti Beroperasi

Sofi'i mengatakan, Alfamart yang resmi beroperasi pada 8 Agustus 2022 lalu itu bukan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurutnya, izin itu sudah dikeluarkan dan dikantongi oleh pemilik bangunan sejak tahun 2007. Namun, menurut aturan baru, izin tersebut sudah kedaluwarsa dan harus diproses ulang.

Karena itu, lanjut Sofi'i, pihaknya langsung mengurus semua berkas perizinan dan meyakinkan dalam waktu dekat akan terbit.

Baca juga: Puluhan Desa di Bima Dilanda Kekeringan, Warga Kesulitan Air Bersih

"Itu sudah kita urus semua, satu dua hari lagi akan terbit. Itu hasil koordinasi terakhir kami dengan Pemkab Bima," jelasnya.

Sofi'i memastikan, Alfamart Sape akan kembali beroperasi setelah semua izin dinyatakan lengkap dan situasi kondusif.

Pihaknya tak ingin mengambil risiko atas reaksi penolakan sejumlah warga di Desa Naru, Kecamatan Sape.

"Kami sudah lakukan pendekatan juga dengan tokoh di sana, mulai dari aparat desa, kecamatan dan keamanan. Kami sampaikan terkait keberadaan kami di Desa Naru," ungkapnya.

Menanggapi tudingan sejumlah warga yang menyatakan bahwa kehadiran Alfamart akan membuat pengusaha kecil dan menengah gulung tikar, Sofi'i mengatakan, pihaknya akan mengakomodir semua produk UMKM yang ada, sepanjang mampu memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, pola kerjasama ini sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di beberapa daerah seperti di Sumbawa dan Kota Bima.

"Kota Bima lancar kerjasamanya lewat Perumda. di Kabupaten Bima ini memang belum. Prinsipnya, kami siap mengakomodir produk UMKM sepanjang mereka bisa memenuhi syaratnya, seperti label halal dan waktu kedaluwarsa," kata Sofi'i.