Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2022, 06:17 WIB

KOMPAS.com- Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer di instansi pusat hingga daerah pada tahun 2023 mendatang. Hal ini menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada 31 Mei 2022 lalu.

Hal ini pun menimbulkan penolakan dari organisasi tenaga honorer di daerah. Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten (FPNPB), Taufik Hidayat tidak setuju dan kecewa adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun depan.

Dia pun ragu pemerintah mampu menyelesaikan masalah tenaga honorer di Provinsi Banten yang jumlahnya mencapai 17.000 pegawai.

"Kami dibikin waswas oleh kebijakan itu. MenPANRB sudah memberikan arahan kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan permasalahan honorer di Banten dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan 28 November 2023. Secara logika, tidak akan selesai dalam jangka satu tahun," ujar Taufik saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Ada SE MenPANRB, Gaji Honorer Aceh Utara dan Lhokseumawe Tahun 2023 Belum Dibahas

Bahkan sebanyak 15.000 tenaga honorer yang tergabung dalam FPNPB berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, pada 13 Juni 2022 mendatang. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes adanya keputusan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer mulai November 2023.

"Iyah benar akan ada aksi dengan estimasi masa 7.000 sampai 15.000 orang pada Senin depan tanggal 13 Juni 2022 mendatang," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/6/2022)

Pemda Dilema

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) pun terlihat dilema dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer ini. Meskipun ini sudah menjadi perintah dari pemerintah pusat, pemda mengaku masih membutuhkan tenaga honorer. 

"Namun dalam perjalannya memang dilematis bagi Instansi Pemerintah," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Karawang Asep Aang Rahmatullah melalui telepon, Sabtu (4/6/2022).

"Kalau lihat regulasi pegawai instansi pemerintah hanya dari PNS. Tetapi pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut tidak bisa dipenuhi oleh daerah. Namun oleh pusat dengan pemberian formasi yang sangat terbatas," sambung Aang.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Wacana Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat, Gibran: Seperti Sekarang Ajalah Ya, Demokrasi Tetap Berjalan, Lebih Gayeng

Soal Wacana Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat, Gibran: Seperti Sekarang Ajalah Ya, Demokrasi Tetap Berjalan, Lebih Gayeng

Regional
Warga Lombok Timur Hilang Terseret Ombak Saat Memancing di TWA Gunung Tunak

Warga Lombok Timur Hilang Terseret Ombak Saat Memancing di TWA Gunung Tunak

Regional
'Saya Kaget Kok Ada Kayak Gini, Saya Sendiri Lupa Kalau Pram Hari Ini Lahir'

"Saya Kaget Kok Ada Kayak Gini, Saya Sendiri Lupa Kalau Pram Hari Ini Lahir"

Regional
Kasus DBD di Sikka Bertambah Jadi 120 Kasus, Didominasi Anak Usia Sekolah

Kasus DBD di Sikka Bertambah Jadi 120 Kasus, Didominasi Anak Usia Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Hadiri Cap Go Meh Bogor, Ridwan Kamil Pamit ke Warga

BERITA FOTO: Hadiri Cap Go Meh Bogor, Ridwan Kamil Pamit ke Warga

Regional
PPKM Dicabut, Cap Go Meh di Purwokerto Tetap Berlangsung Sederhana

PPKM Dicabut, Cap Go Meh di Purwokerto Tetap Berlangsung Sederhana

Regional
PNS yang Pukul Pedagang Martabak di Lampung Bertugas di Dinkes Pesawaran, Terancam Sanksi Disiplin

PNS yang Pukul Pedagang Martabak di Lampung Bertugas di Dinkes Pesawaran, Terancam Sanksi Disiplin

Regional
6 Penumpang Perahu Terbalik di Mamberamo Raya Ditemukan Tewas, 2 Masih Dicari

6 Penumpang Perahu Terbalik di Mamberamo Raya Ditemukan Tewas, 2 Masih Dicari

Regional
'Oro Oro Kesongo' di Blora Meletus, Sempat Gegerkan Warga

"Oro Oro Kesongo" di Blora Meletus, Sempat Gegerkan Warga

Regional
Saat Jan Ethes Mengaku Tak Takut Barongsai: Tadi Juga Ngasih Angpau

Saat Jan Ethes Mengaku Tak Takut Barongsai: Tadi Juga Ngasih Angpau

Regional
Kemensos Dampingi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual di Lampung

Kemensos Dampingi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual di Lampung

Regional
Residivis di Bangka Belitung Ditangkap karena Bobol Rumah Warga, Sudah 8 Kali Keluar Masuk Penjara

Residivis di Bangka Belitung Ditangkap karena Bobol Rumah Warga, Sudah 8 Kali Keluar Masuk Penjara

Regional
Gudang Rongsokan di Kabupaten Semarang Terbakar, Sempat Terdengar Ledakan Saat Pemadaman Api

Gudang Rongsokan di Kabupaten Semarang Terbakar, Sempat Terdengar Ledakan Saat Pemadaman Api

Regional
Bocah 4 Tahun yang Jatuh dari Lantai 2 Masjid Al Jabbar Sudah Siuman

Bocah 4 Tahun yang Jatuh dari Lantai 2 Masjid Al Jabbar Sudah Siuman

Regional
Sedang Memancing, Pelajar di Aceh Utara Temukan Mayat di Pinggir Sungai

Sedang Memancing, Pelajar di Aceh Utara Temukan Mayat di Pinggir Sungai

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.