Sengkarut Bantuan Rumah Gempa di Lombok, Masih Ada Warga yang Tinggal di Tenda dan Pematang Sawah

Ridwan menjelaskan, bukan hanya persoalan pendataan yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan bantuan RTG. Namun juga mengenai kewenangan pemerintah pusat.

Sebab, tidak semua usulan nama yang diajukan dapat diterima.

“Jadi kan data itu diusulkan, sekarang kita minta uang ke pusat, pusat ini kan tergantung uangnya ada atau tidak, jadi kita minta jadi usulan kita yang begitu banyak itu tidak bisa direalisasikan semua, dan yang menentukan dapat atau tidak itu bukan kita,” ungkap Ridwan.

Baca juga: MotoGP di Sirkuit Mandalika Berakhir, Arus Penyeberangan Lombok-Bali Mulai Padat

Pada awal Maret 2022, pihaknya telah memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana Siap Pakai (DSP) bantuan stimulan korban bencana gempa 2018 pada pemerintah provinsi.

Menurutnya, hal tersebut menandakan tidak ada bantuan lagi terkait RTG.

“Sekarang program bantuan RTG itu sudah tidak ada, sudah final SPJ laporan pertanggungjawaban audit keuangan sudah dari pusat sudah selesai, tidak ada yang bicara RTG,” tegas Ridwan.

Adapun Jumlah LPJ kelompok masyarakat (Pokmas) yang diserahkan sebanyak 1.764 buku dengan jumlah KK 26.370 yang terdiri dari rusak berat sebanyak 480 buku LPJ dengan 5.133 KK.

Kemudian rusak sedang sebanyak 304 buku LPJ dengan 3.734 KK, dan rusak ringan sebanyak 980 buku LPJ dengan 17.503 KK. 

Dia menjelaskan, warga yang belum mendapatkan bantuan RTG ini, agar dapat diusulkan di program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH ) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.

Baca juga: Pancarona MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika

Ada yang masih tinggal di tenda

Sebelumnya, Sekretaris Desa Sintung Karyadi mengakui ada ratusan Kepala Keluarga (KK) korban gempa yang belum mendapatkan bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG), termasuk keluarga Junaidi.

“Di desa kami ada sekitar 300 KK yang belum mendapatkan bantuan, termasuk yang paling parah saat ini ada tiga keluarga yang masih tinggal di tenda,” kata Karyadi dihubungi melalui sambungan telepon.

Karyadi menyebutkan bahwa pihak desa pernah melakukan pendataan dan mengusulkan ke pemerintah kabupaten agar ratusan KK tersebut mendapatkan bantuan, namun hingga kini belum ada tanggapan.

“Terkadang warga juga sudah jenuh, kita terus minta KTP, KK segala macam untuk didata, tapi apa yang kita usulkan ke Pemkab itu sampai sekarang belum ada respons,” kata Karyadi.

Baca juga: Sempat Dilarang Masuk untuk Ritual Saat MotoGP, Rara: Dorna Tidak Tahu Pawang Hujan Itu Apa