Sejumlah Kades Bandung Barat Ikut Unjuk Rasa di Jakarta, Apdesi Pastikan Pelayanan Tak Terganggu

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat berbondong-bondong menuju Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (16/12/2021).

Aas Mohamad Asor, Kepala Desa Cilame sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pemimpin Desa (Apdesi) Kabupaten Bandung Barat mengatakan, tujuan aksi para kepala desa adalah menyampaikan aspirasi terkait aturan pemerintah dalam Perpres nomor 104 tahun 2021.

"Kita ke Jakarta dalam rangka penyampaian aspirasi keberatan dari Apdesi terkait Perpres nomor 104 tahun 2021. Kita kepala desa keberatan terkait anggaran dana desa yang 40 persen minimal untuk bantuan sosial dan 8 persen untuk penanganan covid," kata Aas saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Kamis (16/12/2021) siang.

Aas memastikan, pelayanan publik di Kantor Desa yang kepala desanya ikut dalam aksi unjuk rasa tidak terkendala sesuai amanat Apdesi. Menurut dia, dari 165 kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, hanya 90 orang yang ikut dalam aksi.

Baca juga: Cerita Peserta Lomba Orasi Unjuk Rasa Polda Lampung, Seolah Masuk Kandang Macan tapi Tidak Takut

"Berjalan terus karena tidak semua ikut. Ada perangkat desa juga. Kan cuma sehari," bebernya.

Selain Aas, Kepala Desa lainnya yang ikut dalam aksi tersebut adalah Tedi Kusniadi, Kepa Desa Cililin. Tedi pun memastikan pelayanan publik di Kantor Desa harus berjalan.

"Saya sudah mewakili ke sekdes kalau ada surat-surat masuk. Kepala desa juga enggak semua, cuma perwakilan saja. Di kecamatan Cililin dari 11 desa cuma 4 kepala desa yang berangkat, enggak semua. Jadi pelayanan ke masyarakat enggak ditinggal," jelasnya.

Tedi menambahkan, aspirasi dari kepala desa agar Perpres nomor 104 Tahun 2021 ditangguhkan perlu diperjuangkan.

Sebab, menurut dia, pembangunan di desa yang sudah terhambat selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19 menimbulkan pertanyaan di masyarakat desa.

"2020 - 2021 dana desa tidak bisa untuk membangun karena terus untuk covid. Bagi kami kepala desa tanggapan masyarakat kerja kepala desa apa dua tahun ini tidak ada pembangunan," ucapnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Dorong BPD Berperan Lebih dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa