Tiga Kepsek SMA dan SMK Berprestasi di Tasikmalaya Kaget Diberhentikan Tanpa Alasan Jelas, Kini Bingung Bertugas di Mana

Berprestasi

Untuk penempatan pejabat melalui rotasi dan mutasi, lanjur Dudus, terdapat aturan normatif baik Undang-undang kepegawaian ataupun Undang-undang Sisdiknas.

Tapi kenyataan yang terjadi kepada ketiga orang kepala sekolah ini informasi yang disampaikan melalui mulut ke mulut yang sebelumnya di umumkan melalui zoom meeting sampai tiba-tiba pejabat kepala sekolah baru datang menggantikannya.

“Apakah begini cara pengelolaan mekanisme administrasi pemerintahan yang baik di level Jawa Barat ini? Tolonglah perlakukan kami dengan baik dan santun, apalagi pengabdian saya saja sudah cukup lama. Jika memang saya terkena masa periodisasi jabatan dan hendak diberhentikan, lakukan dengan cara-cara yang baik dengan mengedepankan etika dan norma,” ujar Dudus.

Prestasi Dudus selama ini diketahui sebagai sosok yang selalu mencetak siswa-siswa berprestasi di kancah Nasional maupun tingkat Dunia.

Dirinya berhasil membawa 1 medali emas dan 1 perak pada Olimpiade Pelajar di Tokyo, kemudian pada PON Papua kemarin berhasil membawa 11 emas, 9 perak, dan 6 perunggu, hingga 2 medali emas diraih di Bahrain pada ajang olahraga anak disabilitas.

“Kenyataannya prestasi yang saya torehkan di kancah Nasional hingga dunia sekalipun tidak ada penghargaan, hanya dimulut saja. Prestasi itu dihargai tidak dengan kenyataannya. Jika memang sudah puncak dengan periodisasi kan ada jabatan lain, apakah ke pengawas atau kemana saya ditempatkan. Dimana sebelumnya dilakukan pembinaan atau dengan mekanisme yang baik. Ini saya bagaimana nasib saya Pak Presiden, apakah kepada guru berprestasi perlakuannya seperti ini,” tegas Dudus.

Hal sama diutarakan, Kepala SMKN Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, Zenal mengaku mengetahui jabatannya telah digantikan orang lain justru dari rekan-rekannya.

Konfirmasi pun dilakukannya kepada KCD XII Dinas Pendidikan Jawa Barat, yang menyatakan jika dirinya terkena masa periodisasi dan posisinya dikembalikan menjadi guru pengajar.

“Asa disambeur heulang (kaget bukan kepalang). Walaupun katanya terkena periodisasi, tapi penempatan di mana juga saya belum tahu. Makanya saat ini saya sedang mengerjakan laporan keuangan sekolah untuk diserahkan kepada kepala sekolah yang baru, hingga kemudian saya akan lebih banyak diam diri saja dulu di rumah sebelum SK penempatan kembali saya terima,” ujar Zenal.

Dari sisi prestasi, Zenal pun dikenal sebagai kepala sekolah berprestasi selama 14 tahun berturut-turut baik di tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga masuk dalam 400 kepala sekolah se-Indonesia yang memiliki sertifikat CIO.

Namun, prestasi yang ditorehkannya selama ini tidak memiliki dampak yang besar atau penghargaan yang luar biasa dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Ada 8 SMK yang juga saya inisiasi pembangunannya, hingga berjalan saat ini dan berkembang pesat. Seperti halnya SMK Rajapolah selama 13 tahun dirinya mengabdi di sana, yang kemudian dipindahkan ke SMK Kadipaten hingga setahun kemudian tiba-tiba diberhentikan tanpa adanya alasan dan pemberitahuan yang jelas,” sebut Zenal.

Zenal menyebut, saat Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjabat Bupati Tasikmalaya bersama Kepala Dinas Pendidikan, DPRD, serta perwakilan kepala sekolah berangkat ke Kementerian Pendidikan di Jakarta mempertanyakan persoalan periodisasi ini.

Di sana terjawab, jika periodisasi hanya sebagai rambu-rambu saja dan tidak mengikat sepenuhnya harus diberhentikan.

"Apalagi pemberhentian tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas dengan mengabaikan etika serta norma yang ada," ujar Zenal.

Jawaban singkat Disdik Jabar

Sementara itu, Perwakilan KCD XII Pendidikan Jabar berkantor di Tasikmalaya, Abur, hanya membalas chat WhatsApp konfirmasi wartawan terkait kejadian ini secara singkat dan enggan mengangkat telepon untuk dimintai konfirmasi jelas.

"Untuk penempatannya kembali nanti ada SK Pak," singkat Abur.

Sampai berita ini diturunkan, ketiga kepala sekolah berprestasi tersebut hanya bisa pasrah dan kebingungan atas kejadian yang dinilai tak sesuai prosedur jelas tersebut.

Mereka berharap ada tindak lanjut dari instansi Dinas Pendidikan Jawa Barat Bahkan Kementerian Pendidikan RI serta Presiden Joko Widodo.