DPRD Pamekasan Geram Anggaran yang Terserap untuk Insentif Nakes Minim

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Pamekasan, hingga saat ini belum terserap maksimal.

Akibatnya, Bupati Pamekasan mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri.

Teguran dari Mendagri itu kemudian membuat geram DPRD Pamekasan, karena Bupati dianggap tidak serius memperhatikan nasib nakes.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Wahyudi mengatakan, seluruh nakes di Pamekasan sudah berjuang keras mempertaruhkan nyawa dalam menangani Covid-19 selama pandemi.

Sedangkan hak nakes tidak diurus dengan serius.

Baca juga: Video Detik-detik Kecelakaan Maut di Madiun yang Viral, Polisi: Jadi Alat Bukti Penyidik

"Dari anggaran Rp 8,6 miliar, hanya Rp 2,2 miliar yang terserap untuk insentif nakes. Ini menunjukkan bahwa Bupati tidak serius memerhatikan haknya nakes yang menangani Covid-19," kata Wahyudi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/9/2021).

Wahyudi menambahkan, ketika Covid-19 di Pamekasan memasuki gelombang kedua, banyak nakes yang ikut terpapar Covid-19.

Akibatnya, banyak puskesmas yang di-lockdown.

Bahkan, di rumah sakit milik Pemkab Pamekasan, juga banyak nakes yang terpapar sehingga pelayanan tidak maksimal.

"Saya baru tahu saat ini ternyata di balik tidak maksimalnya pelayanan nakes kemarin, karena insentif mereka tidak maksimal," kata politisi paling muda di DPRD Pamekasan ini.

DPRD Pamekasan beberapa kali memanggil Dinas Kesehatan, pengelola rumah sakit milik Pemkab Pamekasan dan Satgas Covid-19 untuk menanyakan serapan anggaran penanganan Covid-19.

Namun, para pejabat instansi tersebut sering mangkir dalam rapat koordinasi.

"Ketika diajak rapat koordinasi, Satgas Covid-19 dan instansi kesehatan tidak hadir. Tiba-tiba kami baru dapat informasi ada teguran dari Mendagri," ungkap Wahyu.

Politisi kelahiran Desember 2005 mengungkapkan, penanganan Covid-19 di kabupaten berjalan timpang karena banyak kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dengan DPRD Pamekasan.