DPRD Pamekasan Geram Anggaran yang Terserap untuk Insentif Nakes Minim

Namun, ketika ada persoalan anggaran, Satgas Covid-19 butuh DPRD.

"Satgas Covid-19 di Pamekasan hanya butuh dewan saat butuh anggaran. Namun, ketika dikasih anggaran, anggarannya tidak terserap maksimal," terang Wahyu.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Pamekasan mendapat teguran dari Mendagri karena minim serapan anggaran insentif nakes yang menangani Covid-19.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengaku tidak menikmati insentif nakes tersebut.

Baca juga: Kisah Polwan Kristen Jadi Ibu Asuh Puluhan Bintara Polri Beragama Islam

Bahkan, pejabat yang lain juga tidak menikmati seperti yang terjadi di Kabupaten Jember.

Minimnya serapan itu karena kehati-hatian agar tidak ada temuan di kemudian hari sehingga harus mengembalikan kepada kas negara.

Sekretaris Daerah DPRD Pamekasan Totok Hartono menuturkan, serapan insentif nakes di Pamekasan baru dilakukan oleh Dinkes Pamekasan di tahun 2020 kemarin.

Di tahun 2021 ini, klaim pencairan sudah dilakukan oleh RSUD Waru Pamekasan.

Sedangkan RSUD Smart Pamekasan tidak melakukan klaim insentif nakes yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) karena manajemen sudah memberikan insentif dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit sendiri.