Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati dan DPRD, Ini Tuntutan Buruh Rokok di Pamekasan

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Lebih dari 1.000 buruh rokok dan buruh tani tembakau di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan kantor bupati dan DPRD Pamekasan, Selasa (31/8/2021).

Mereka minta agar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) segera dicairkan.

Para buruh mengaku banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: Jawab Teguran Mendagri, Bupati Pamekasan: Saya Tidak Menikmati Insentif Nakes

Nani, salah satu buruh perempuan dalam orasinya menyampaikan, sudah lama para buruh di Pamekasan mengalami masalah ekonomi karena pandemi Covid-19.

Banyak buruh yang terbelit hutang karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara pendapatan buruh sehari tidak sampai Rp 50.000.

"Kami para buruh harus berjuang cari makan. Kalau tidak kerja, keluarga kami mati kelaparan. Kalau kalian para pejabat, ongkang-ongkang di kantor makannya dijamin negara," ujar Nani diiringi teriakan buruh lainnya.

Nani menambahkan, pemerintah terus menebar janji untuk mencairkan BLT kepada para buruh. Namun sampai saat ini, bantuan tersebut belum cair.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka SMA di Jatim Segera Dimulai, tapi Vaksinasi Pelajar Masih Rendah

Bahkan, banyak buruh yang sering diminta Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tanpa kejelasan kapan bantuan terealisasi.

"Kami minta penjelasan Bupati dan DPRD. Sebab, data penerima BLT dana cukai, banyak kami temukan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan bupati dan DPRD," ungkap Nani.

Zaini Wer Wer, koordinator aksi menjelaskan, selain tuntutan pencairan BLT dana cukai, para buruh juga minta agar pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok.

Sebab, tingginya harga cukai berdampak kepada buruh pabrik rokok lokal di Pamekasan. Banyak pabrik rokok yang tertatih-tatih untuk menebus cukai rokok, sehingga buruh yang jadi korban karena gaji buruh tak kunjung naik.

"DBHCT sebesar Rp 64,5 miliar itu jangan hanya digunakan untuk kepentingan birokrasi saja. Namun, pabrik rokok lokal yang terdampak pandemi juga perlu disubsidi untuk menebus cukai dan membayar pajak," kata Zaini.

Zaini mempertanyakan peran DPRD Pamekasan dalam memperjuangkan nasib buruh dan nasib perusahaan rokok lokal. Sebab, DPRD terkesan tutup mulut, tutup mata, dan tutup telinga ketika ada persoalan buruh dan pabrik lokal di Pamekasan.

"Banyak pabrik rokok lokal yang baru berjalan, tiba-tiba gulung tikar gara-gara pandemi dan kenaikan cukai serta tingginya pajak. Ini tidak pernah dipikir oleh bupati dan DPRD," ungkap pria yang juga presiden LSM se-Pamekasan ini.

Sementara itu Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tidak menemui aksi para buruh.

Baca juga: 5 Daerah Ini Capaian Vaksinasi Covid-19 Terendah di Jatim, Mana Saja?