Dampak PPKM Darurat di Sektor Pariwisata, Toko Kosong, Tertekan dan Penuh Keprihatinan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengatakan hotel-hotel akan sulit bertahan, jika situasi Covid Indonesia tidak membaik.

Saat ini saja, menurut lembaga tersebut, hotel bintang 3 hingga 5 sudah kehilangan miliaran penghasilan per bulan.

"Hotel tidak bisa survive (selamat). Hotel kalau ingin break even point (balik modal), survive itu tingkat hunian 40%," ujar Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya.

Baca juga: Wamenkes Sebut Stok Oksigen di RS Rujukan Covid-19 di Luar Jawa-Bali Masih Cukup

Sementara, di Yogyakarta, daerah lain yang banyak bergantung pada sektor pariwisata, sejumlah pelaku usaha juga menerima pukulan keras setelah pelaksanaan PPKM darurat.

Benedictus Yanuarto (31), warga Yogyakarta menceritakan sulitnya ia menjalankan toko kopinya yang terletak di dekat Universitas Gadjah Mada.

"Kerugiannya sekitar 60-75% sejak pandemi.

"Kami berharap kebijakan pemerintah yang dukung dunia usaha. Misalnya, selama pandemi untuk potong biaya pajak karena kalau di Sleman itu ada pemotongan, di kota itu harus tetap bayar pajak. Itu kan memberatkan untuk kita-kita," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Siapkan Skenario jika Pasien Covid-19 Terus Melonjak

'Mereka perlu makan'

Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya, mengharapkan pemerintah mempercepat pemberian bantuan sosial dan stimulus pada pelaku usaha.

"Entah berupa sembako, entah Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena ini pandemi tanggung jawab negara dan negara sudah memutuskan PPKM Darurat," ujarnya.

Ia mengatakan penerapan PPKM kali ini akan meningkatkan lagi jumlah warga yang tak memiliki pekerjaan.

"Mereka karena tinggal di rumah ini tentu mereka perlu makan, ini masalah perut supaya mereka bertahan hidup.

"Jadi dipercepat stimulus atau bantuan sosial," ujarnya.

Baca juga: PPKM Darurat, Sandiaga Uno Tetap Persiapkan Pembukaan Pariwisata

'Tertekan, penuh keprihatinan'

Dalam konferensi pers Senin (5/7/2021), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui dampak pembatasan sosial terhadap pariwisata masif.

Saat ini, sektor itu disebutnya tertekan dan penuh keprihatinan. Maka itu, ia mengatakan pihaknya telah mengajukan pemberian bantuan hibah pariwisata.

"Dana hibah pariwisata kita ajukan ke komite PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sejumlah Rp 3,7 triiliun," ujarnya.