Dampak PPKM Darurat di Sektor Pariwisata, Toko Kosong, Tertekan dan Penuh Keprihatinan

Di Bali, provinsi yang hampir setengah dari warganya bergantung pada sektor pariwisata, hotel-hotel diprediksi sulit bertahan karena telah digempur pandemi selama sekitar satu setengah tahun.

Pada satu sisi, pemerintah berjanji akan segera menggelontorkan bantuan pada para pelaku usaha pariwisata.

Namun, di sisi lain, ahli virologi mengimbau agar kebijakan PPKM darurat juga diikuti pengawasan yang baik untuk mengurangi jumlah kasus Covid, karena hal itu dipandang akan membuat sektor pariwisata relatif aman.

Hanya terlihat sekitar tiga toko yang buka. Salahnya satunya toko pernak-pernik milik Rohana (53) yang kosong tanpa seorang pun pengunjung.

Rohana mengatakan sejak awal pandemi, mendapatkan seorang pengunjung saja sangat sulit.

"Kadang-kadang kosong enam hari. Nggak ada apa-apa... Aduh, bagaimana deh," ujar Rohana.

Meski tak dikunjungi wisatawan, ia tetap membuka tokonya, yang sebelum pandemi bisa memberinya pemasukan sekitar Rp 3 juta per hari, karena kontrak toko yang masih berjalan.

"Saya dulu bayar Rp 1 miliar untuk 10 tahun. Baru jalan tiga tahun, lalu Covid sampai sekarang," ujar Rohana.

Ia kini hanya hidup dari tabungan.

Keluarganya di Madura pun kerap menyumbangkan beras kepadanya agar ia bisa bertahan hidup.

Rohana adalah satu dari sekitar dua juta, atau sekitar setengah dari seluruh warga di Bali, yang menggantungkan nasib pada pariwisata.

Di Bali, jumlah kasus Covid mencapai di atas 300 per hari, padahal sebelumnya jumlah kasus ada di kisaran 100 kasus.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengatakan hotel-hotel akan sulit bertahan, jika situasi Covid Indonesia tidak membaik.

Saat ini saja, menurut lembaga tersebut, hotel bintang 3 hingga 5 sudah kehilangan miliaran penghasilan per bulan.

"Hotel tidak bisa survive (selamat). Hotel kalau ingin break even point (balik modal), survive itu tingkat hunian 40%," ujar Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya.

Sementara, di Yogyakarta, daerah lain yang banyak bergantung pada sektor pariwisata, sejumlah pelaku usaha juga menerima pukulan keras setelah pelaksanaan PPKM darurat.

Benedictus Yanuarto (31), warga Yogyakarta menceritakan sulitnya ia menjalankan toko kopinya yang terletak di dekat Universitas Gadjah Mada.

"Kerugiannya sekitar 60-75% sejak pandemi.

"Kami berharap kebijakan pemerintah yang dukung dunia usaha. Misalnya, selama pandemi untuk potong biaya pajak karena kalau di Sleman itu ada pemotongan, di kota itu harus tetap bayar pajak. Itu kan memberatkan untuk kita-kita," ujarnya.

"Entah berupa sembako, entah Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena ini pandemi tanggung jawab negara dan negara sudah memutuskan PPKM Darurat," ujarnya.

Ia mengatakan penerapan PPKM kali ini akan meningkatkan lagi jumlah warga yang tak memiliki pekerjaan.

"Mereka karena tinggal di rumah ini tentu mereka perlu makan, ini masalah perut supaya mereka bertahan hidup.

"Jadi dipercepat stimulus atau bantuan sosial," ujarnya.

'Tertekan, penuh keprihatinan'

Dalam konferensi pers Senin (5/7/2021), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui dampak pembatasan sosial terhadap pariwisata masif.

Saat ini, sektor itu disebutnya tertekan dan penuh keprihatinan. Maka itu, ia mengatakan pihaknya telah mengajukan pemberian bantuan hibah pariwisata.

"Dana hibah pariwisata kita ajukan ke komite PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sejumlah Rp 3,7 triiliun," ujarnya.

Penerima bantuan, ujarnya, juga akan diperluas.

"Tahun lalu, kita hanya menjangkau hotel dan restoran. Tahun ini kita ingin juga meyentuh pelaku biro perjalanan,tour guide, pramuwisata, tempat-tempat rekreasi dan beberapa sentra wisata," ujarnya.

Setelah data penerima diverifikasi daerah, Sandiaga mengatakan, dana itu akan langsung diterima pelaku usaha.

Ia menyebut pemerintah juga akan segera menggelontorkan bantuan sosial pada mereka yang membutuhkan.

Terkait Bali, ia mengatakan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan pembukaan destinasi wisata Phuket di Thailand, sebagai salah satu pertimbangan pembukaan wilayah itu untuk turis asing.

Sandiaga mengatakan berharap Bali bisa dibuka ketika kasus Covid turun di bawah 100 kasus dan angka vaksinasi menyentuh sekitar 70 persen.

Jika tidak, dia skeptis hal itu akan membuahkan hasil.

Pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat (4/7/2021), misalnya, di Denpasar, ia melihat sejumlah restoran yang masih buka dan melayani pelanggan di tempat.

"Kenapa ini? Apa memang tidak diawasi, apa tidak ada dana?

"Saya skeptis dengan [PPKM darurat] ini. Jika tidak diawasi, tidak akan bisa memberikan hasil yang kita inginkan," ujarnya.

I Gusti Ngurah Kadek Mahardhika menambahkan, jumlah tes juga harus ditingkatkan demi mempercepat penelusuran kasus.

Pada awal tahun ini, jumlah tes Covid-19 di Bali dilaporkan masih di bawah 2.000 per hari. Sementara, selama PPKM darurat ini, pemerintah menargetkan 5.000 tes per hari di provinsi itu.

Saat tulisan ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Bali belum merespons pertanyaan BBC Indonesia, terkait capaian tes covid selama penerapan PPKM darurat.

Sementara, di Yogyakarta, yang tingkat keterisian tempat tidur rumah sakitnya melewati 90%, jumlah tes masih jauh dari harapan.

Pemerintah pusat menargetkan wilayah itu melakukan pengetesan 10.000 orang per hari.

Namun, pada Senin (5/7/2021), dinas kesehatan daerah itu menyebut hingga kini kapasitasnya baru mencapai sekitar 4.000.

Secara nasional, pemerintah menargetkan 410.000 tes Covid-19 per hari selama penerapat PPKM darurat di Jawa dan Bali.