Dampak PPKM Darurat di Sektor Pariwisata, Toko Kosong, Tertekan dan Penuh Keprihatinan

KOMPAS.com - Sejumlah pelaku usaha pariwisata meminta pemerintah mengucurkan bantuan secepatnya, menyusul pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang disebut berdampak masif pada sektor turisme.

Di Bali, provinsi yang hampir setengah dari warganya bergantung pada sektor pariwisata, hotel-hotel diprediksi sulit bertahan karena telah digempur pandemi selama sekitar satu setengah tahun.

Pada satu sisi, pemerintah berjanji akan segera menggelontorkan bantuan pada para pelaku usaha pariwisata.

Namun, di sisi lain, ahli virologi mengimbau agar kebijakan PPKM darurat juga diikuti pengawasan yang baik untuk mengurangi jumlah kasus Covid, karena hal itu dipandang akan membuat sektor pariwisata relatif aman.

Baca juga: PPKM Mikro Luar Jawa-Bali, Pemerintah Batasi Makan-Minum di Restoran hingga Pukul 17.00

'Toko yang kosong'

Sepanjang jalan Kartika Plaza Kuta, Bali, Senin (5/7/2021), terlihat lengang. Deretan toko-toko suvernir dan barang kesenian, menutup semua gerainya.

Hanya terlihat sekitar tiga toko yang buka. Salahnya satunya toko pernak-pernik milik Rohana (53) yang kosong tanpa seorang pun pengunjung.

Rohana mengatakan sejak awal pandemi, mendapatkan seorang pengunjung saja sangat sulit.

"Kadang-kadang kosong enam hari. Nggak ada apa-apa... Aduh, bagaimana deh," ujar Rohana.

Baca juga: Daftar 43 Kabupaten/Kota yang Terapkan PPKM Mikro di Luar Pulau Jawa-Bali

Meski tak dikunjungi wisatawan, ia tetap membuka tokonya, yang sebelum pandemi bisa memberinya pemasukan sekitar Rp 3 juta per hari, karena kontrak toko yang masih berjalan.

"Saya dulu bayar Rp 1 miliar untuk 10 tahun. Baru jalan tiga tahun, lalu Covid sampai sekarang," ujar Rohana.

Ia kini hanya hidup dari tabungan.

Keluarganya di Madura pun kerap menyumbangkan beras kepadanya agar ia bisa bertahan hidup.

Rohana adalah satu dari sekitar dua juta, atau sekitar setengah dari seluruh warga di Bali, yang menggantungkan nasib pada pariwisata.

Baca juga: Aturan dan Daftar 43 Daerah di Luar Jawa-Bali yang Diperketat Seiring Perpanjangan PPKM Mikro

Pemerintah sempat mewacanakan kegiatan work from Bali dan wisata vaksinasi di Bali, tapi kegiatan itu ditunda akibat melonjaknya kasus covid-19 secara nasional, yang membuat sejumlah rumah sakit kewalahan.

Di Bali, jumlah kasus Covid mencapai di atas 300 per hari, padahal sebelumnya jumlah kasus ada di kisaran 100 kasus.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengatakan hotel-hotel akan sulit bertahan, jika situasi Covid Indonesia tidak membaik.

Saat ini saja, menurut lembaga tersebut, hotel bintang 3 hingga 5 sudah kehilangan miliaran penghasilan per bulan.

"Hotel tidak bisa survive (selamat). Hotel kalau ingin break even point (balik modal), survive itu tingkat hunian 40%," ujar Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya.

Baca juga: Wamenkes Sebut Stok Oksigen di RS Rujukan Covid-19 di Luar Jawa-Bali Masih Cukup

Sementara, di Yogyakarta, daerah lain yang banyak bergantung pada sektor pariwisata, sejumlah pelaku usaha juga menerima pukulan keras setelah pelaksanaan PPKM darurat.

Benedictus Yanuarto (31), warga Yogyakarta menceritakan sulitnya ia menjalankan toko kopinya yang terletak di dekat Universitas Gadjah Mada.

"Kerugiannya sekitar 60-75% sejak pandemi.

"Kami berharap kebijakan pemerintah yang dukung dunia usaha. Misalnya, selama pandemi untuk potong biaya pajak karena kalau di Sleman itu ada pemotongan, di kota itu harus tetap bayar pajak. Itu kan memberatkan untuk kita-kita," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Siapkan Skenario jika Pasien Covid-19 Terus Melonjak

'Mereka perlu makan'

Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya, mengharapkan pemerintah mempercepat pemberian bantuan sosial dan stimulus pada pelaku usaha.

"Entah berupa sembako, entah Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena ini pandemi tanggung jawab negara dan negara sudah memutuskan PPKM Darurat," ujarnya.

Ia mengatakan penerapan PPKM kali ini akan meningkatkan lagi jumlah warga yang tak memiliki pekerjaan.

"Mereka karena tinggal di rumah ini tentu mereka perlu makan, ini masalah perut supaya mereka bertahan hidup.

"Jadi dipercepat stimulus atau bantuan sosial," ujarnya.

Baca juga: PPKM Darurat, Sandiaga Uno Tetap Persiapkan Pembukaan Pariwisata

'Tertekan, penuh keprihatinan'

Dalam konferensi pers Senin (5/7/2021), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui dampak pembatasan sosial terhadap pariwisata masif.

Saat ini, sektor itu disebutnya tertekan dan penuh keprihatinan. Maka itu, ia mengatakan pihaknya telah mengajukan pemberian bantuan hibah pariwisata.

"Dana hibah pariwisata kita ajukan ke komite PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sejumlah Rp 3,7 triiliun," ujarnya.

Penerima bantuan, ujarnya, juga akan diperluas.

Baca juga: 6 Jalan di Yogyakarta Akan Disekat Selama PPKM, Cegah Bus Pariwisata Masuk

"Tahun lalu, kita hanya menjangkau hotel dan restoran. Tahun ini kita ingin juga meyentuh pelaku biro perjalanan,tour guide, pramuwisata, tempat-tempat rekreasi dan beberapa sentra wisata," ujarnya.

Setelah data penerima diverifikasi daerah, Sandiaga mengatakan, dana itu akan langsung diterima pelaku usaha.

Ia menyebut pemerintah juga akan segera menggelontorkan bantuan sosial pada mereka yang membutuhkan.

Terkait Bali, ia mengatakan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan pembukaan destinasi wisata Phuket di Thailand, sebagai salah satu pertimbangan pembukaan wilayah itu untuk turis asing.

Sandiaga mengatakan berharap Bali bisa dibuka ketika kasus Covid turun di bawah 100 kasus dan angka vaksinasi menyentuh sekitar 70 persen.

Baca juga: Kedatangan Wisatawan ke Bali Terjun Bebas Sejak PPKM Darurat

Pengawasan dan tes

Terlepas dari wacana itu, ahli virologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kadek Mahardika, menyebut kebijakan PPKM Darurat saat ini mesti diikuti pengawasan ketat.

Jika tidak, dia skeptis hal itu akan membuahkan hasil.

Pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat (4/7/2021), misalnya, di Denpasar, ia melihat sejumlah restoran yang masih buka dan melayani pelanggan di tempat.

"Kenapa ini? Apa memang tidak diawasi, apa tidak ada dana?

Baca juga: Kronologi Tukang Bubur Terkenal Kena Denda Rp 5 Juta Saat PPKM Darurat, gara-gara 4 Pembeli Ngeyel Makan di Tempat

"Saya skeptis dengan [PPKM darurat] ini. Jika tidak diawasi, tidak akan bisa memberikan hasil yang kita inginkan," ujarnya.

I Gusti Ngurah Kadek Mahardhika menambahkan, jumlah tes juga harus ditingkatkan demi mempercepat penelusuran kasus.

Pada awal tahun ini, jumlah tes Covid-19 di Bali dilaporkan masih di bawah 2.000 per hari. Sementara, selama PPKM darurat ini, pemerintah menargetkan 5.000 tes per hari di provinsi itu.

Baca juga: Kepala Daerah Diminta Turun ke Lapangan, Pastikan PPKM Darurat Efektif

Saat tulisan ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Bali belum merespons pertanyaan BBC Indonesia, terkait capaian tes covid selama penerapan PPKM darurat.

Sementara, di Yogyakarta, yang tingkat keterisian tempat tidur rumah sakitnya melewati 90%, jumlah tes masih jauh dari harapan.

Pemerintah pusat menargetkan wilayah itu melakukan pengetesan 10.000 orang per hari.

Namun, pada Senin (5/7/2021), dinas kesehatan daerah itu menyebut hingga kini kapasitasnya baru mencapai sekitar 4.000.

Secara nasional, pemerintah menargetkan 410.000 tes Covid-19 per hari selama penerapat PPKM darurat di Jawa dan Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.